Olahraga

Ini Hasil Pertemuan KONI Kota Mojokerto dengan Eksekutif dan Legislatif

Ketua Umum KONI Kabupaten Mojokerto, Santoso Bekti Wibowo saat orasi di depan Pemkot Mojokerto. Foto : misti/beritajatim

Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak delapan orang perwakilan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) langsung diterima Wakil Walikota Mojokerto, Achmad Rizal Zakaria di ruang nusantara Pemkot Mojokerto. Pertemuan tertutup ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik.

Ketua Umum KONI Kota Mojokerto Santoso Bekti Wibowo mengatakan, unjuk rasa ini digelar sebagai protes terhadap Pemkot dan DPRD Kota Mojokerto. “Karena usulan dana hibah untuk pembinaan KONI tahun 2019 Rp3 miliar, sama sekali tidak disetujui oleh pemerintah,” ungkapnya, Kamis (22/8/2019).

Usulan dana Rp2,5 miliar melalui P APBD 2019, lanjut Abah San (panggilan akrab, red) juga tidak disetujui. Selama ini KONI Kota Mojokerto terpaksa iuran bersama para pengurus cabang olahraga (cabor) dengan tujuan agar para atlet tetap bisa mengikuti rangkaian kompetisi tahun ini.

“Porprov Jatim kemarin, pengurus cabor iuran untuk memberangkatkan para atlet karena pengajuan anggaran Rp900 juta tidak disetujui. Hanya 14 dari 24 cabor yang ikut Porprov Jatim. Dalam hal ini, pemerintah sudah melanggar Pasal 69 UU nomor 3 tahun 2005 karena hibah KONI harus dicantumkan di hibah daerah,” katanya.

Hasil audiensi, lanjut Abah Dan, Pemkot Mojokerto berjanji akan memberikan anggaran pembinaan untuk KONI sebelum Hari Olahraga Nasional 9 September nanti. Pihaknya berharap kali ini pemerintah menepati janjinya. Jika tidak, maka para atlet tidak akan bisa mengikuti kompetisi yang tersisa Agustus-Desember 2019.

Sekretaris Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Mojokerto, Gatot Sugiyanto menjelaskan, pihaknya terpaksa iuran hingga Rp125 juta agar para atlet bisa bertarung di Porprov Jatim. “Masih ada 2 kompetisi lainnya yang wajib diikuti para atlet,” jelasnya.

Yaitu Jatim Junior Master tingkat Asia Tenggara pada November dan Kejurprov Jatim pada Oktober 2019. Para atlet tidak akan bisa mengikuti kompetisi tersebut tanpa suntikan dana dari Pemkot Mojokerto. Jika tidak ikut dua event tersebut maka akan diskualifikasi dari Pemprov Jatim dan tahun berikutnya tidak boleh ikut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Junaedi Malik menyatakan, P APBD tahun 2019 ini telah disahkan sehingga tidak ada lagi pos anggaran yang bisa diserap untuk memberi dana pembinaan untuk KONI. “Kata Wakil Wali Kota tadi ada solusi yang akan diambil dengan langkah yang akan didiskusikan dengan Tim Anggaran,” ujarnya.

Pihaknya menyerahkan solusi tersebut ke Pemkot Mojokerto, namun pihaknya meminta agar Pemkot Mojokerto taat aturan. Junaedi menambahkan, dana tidak terduga juga tidak bisa diserap untuk memberikan hibah kepada KONI Kota Mojokerto.

“Secara aturan jelas penggunaan data tak terduga misalnya untuk bencana alam. Kalau pakai dana tak terduga, kami belum paham teknisnya. Makanya kami lempar ke Wawali untuk mencari kerangka teknis solusinya,” tegasnya.[tin]

Apa Reaksi Anda?

Komentar