Olahraga

Respon Protes APPI Soal Gaji Pemain

AQ: Perjanjian Klub dengan Pemain Bukan Perjanjian Dagang

Pamekasan (beritajatim.com) – Presiden Madura United FC, Achsanul Qosasi merespon statmen Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) yang tegah berupaya agar gaji pemain di Liga 1 2020 dibayar penuh, khususnya pada Maret 2020.

Sebab kompetisi kasta tertinggi sepakbola tanah air bergulir mulai 15 Maret 2020, selanjutnya diliburkan memasuki jeda internasional FIFA. Namun pada akhirnya PSSI sebagai regulator kompetisi secara resmi mengumumkan penghentian sementara kompetisi menyusul adanya wabah virus corona di Indonesia.

Berdasar Surat Keputusan PSSI Nomor 48/SKEP/III/2020 tentang Kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Musim 2020 dalam Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Virus Corona (Covid-19). Memutuskan enam poin penting berdasar pertimbangan dan lainnya.

Salah satu poin penting dari surat keputusan tersebut, di antaranya PSSI menetapkan empat bulan kedepan (Maret, April, Mei dan Juni 2020) sebagai status keadaan darurat virus corona dan disebut sebagai status force majeure.

Termasuk poin yang mempersilahkan klub untuk menggaji pemain maksimal 25 persen dari total gaji yang tertera dalam kontrak, terhitung mulai Maret hingga Juni 2020 mendatang. Hal tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni terhitung 27 Maret 2020 hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

“Tidak ada yang senang dengan kondisi ini, kompetensi berhenti bukan maunya klub, tapi berhenti demi keselamatan pemain, suporter dan ofisial. Ini bukan lagi urusan hak dan kewajiban, tapi sudah urusan nyawa dan keselamatan,” kata Achsanul Qosasi, dikutip dari salah satu jejaring media sosial (medsos) pribadinya, Minggu (11/4/2020).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya statmen berupa protes dari APPI, sekalipun para pemain justru sudah mulai mengerti dan memahami terhadap kondisi yang tidak lagi normal akibat adanya wabah virus dari Tiongkok.

“Pemain Madura (United) tidak ada yang keberatan terhadap keputusan PSSI, semua sudah menandatangani ‘persetujuan darurat’ dengan ‘mengevaluasi sementara’ gaji yang harus mereka terima. Sesuai dengan keputusan PSSI, pemain Madura harus ikut empati terhadap situasi ini,” ungkapnya.

Bahkan para pemain dalam skuad berjuluk Laskar Sape Kerrab juga sudah menerima Down Payment (DP) cukup dengan gaji penuh selama dua bulan, sementara para April 2020 mereka sudah menerima 25 persen sesuai keputusan PSSI.

“Perjanjian klub dengan pemain bukan perjanjian dagang, ini perjanjian antara pemberi kerja dengan pekerja yang tunduk kepada regulator (PSSI dan Liga).¬†Jika regulator sudah memutuskan, tidak perlu berembuk dengan pemain,” sambung pria yang akrab disapa AQ.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyampaikan jika saat ini negara sudah mengambil keputusan cepat, di antaranya bansos dipercepat, zakat disegerakan, larangan dalam 12 Undang-Undang dibolehkan, kewajiban dilonggarkan, semua perjanjian direvisi. Hal tersebut dilakukan karena kondisi sedang tidak normal.

Bahkan ia juga mengibaratkan jika OJK dan BI sudah memutuskan, maka Bank tinggal melaksanakan dan tidak perlu meminta pendapat debitur. Sebab semua itu dilakukan di tengah kondisi yang tidak lagi normal. “Sepakbola juga demikian, yang dilakukan PSSI saat ini adalah kebijaksanaan walaupun membebani klub dengan 25 persen tanpa kontraprestasi apapun dari pemain,” tegasnya.

“Hak pemain tetap diberikan, tetapi tidak normal (hanya 25 persen dari total gaji yang harus diterima). Kenapa? Karena situasinya memang tidak normal,” pungkas pria asal Desa Daramista, Kecamatan Lenteng, Sumenep, Madura. [pin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar