Olahraga

AQ Mengaku Mumet Maknai SK PSSI

Pamekasan (beritajatim.com) – Presiden Madura United FC, Achsanul Qosasi mengaku kebingungan memaknai Surat Keputusan PSSI Nomor SKEP/69/XI/2020 tentang Penundaan Kompetisi (Liga 1) 2020 tertanggal Senin (16/11/2020) lalu.

Kebingungan tersebut di-posting melalui jejaring media sosial (medsos) pribadinya dengan menampilkan beberapa poin dalam surat keputusan, bahkan ia juga meminta masukan dari Indonesia Finance Services Association atau Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

“Bantu kami memaknai SK (Surat Keputusan) ini, mumet,” tulis Achsanul Qosasi, dikutip dari salah satu jejaring medsos pribadinya, Kamis (19/11/2020).

Selain itu, pria yang akrab disapa AQ juga menyampaikan kebingungan yang dialami manajemen menyusul terbitnya SK dari induk tertinggi sepakbola tanah air. Khususnya pada item keempat dalam SK yang membahas seputar pembayaran gaji.

“Jadi gaji pemain berapa persen dari kontrak, kapan? Apakah APPI bisa membantu menjelaskan kepada anggotanya,” sambung Achsanul Qosasi.

Sebelumnya Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu (PBMB), Zia Ul Haq Abdurrahim juga menyampaikan hal serupa tentang sekalipun tetap menghormati isi pokok dari SK tersebut. “Klub menerima dan menghormati surat keputusan berdasar hasil pertemuan klub dengan PSSI di Yogyakarta,” tegasnya.

“Di mana pada saat itu, PSSI memastikan dan menegskan bahwa PT LIB (regulator kompetisi Liga 1) harus memenuhi hak-hak klub yang telah disepakati sebelumnya. Bahkan sekalipun angka-angka prosentase yang dituangkan dalam surat tersebut, justru tidak berefek jika LIB tidak memenuhi penegasan dari PSSI tentang Hak Klub,” imbuhnya.

Disinggung soal keberlanjutan kompetisi yang akan digelar pada 2021 mendatang, pihaknya memasrahkan sepenuhnya kepada PSSI maupun PT LIB. “Kalau soal kelanjutan kompetisi, kami bertindak dalam posisi pasif. Karena regulator maupun pelaksana sudah ada PSSI dan PT LIB,” jelasnya.

“Hanya saja saat ini kami butuh penegasan dan jaminan bahwa Februari (2021) kompetisi betul-betul dilaksanakan. Kalau tidak ada jaminan dan ketegasan, kemungkinan besar klub mulai bulan depan akan menyatakan keluar dan tidak ikut serta dari tahapan kompetisi. Alasannya karena ketidak tegasan jaminan,” tegasnya.

Penegasan tersebut bukan tanpa alasan, sebab klub memiliki amanah dan tanggungjawab  besar yang harus ditanggung. “Jadi harus dipahami bahwa perjanjian klub dengan semua pihak dalam pelaksanaan kompetisi, juga berdampak hukum dan finansial,” sambung Zia.

“Sehingga kondisi ini jangan sampai PSSI maupun PT LIB merencanakan pelaksanaan kompetisi, sementara yang menangung resiko hukum dengan pemain ataupun pihak lainnya ada klub,’ lanjut pria yang akrab disapa Habib atau Zia.

Dari itu pihaknya meminta ketegasan konkrit dari PSSI maupun PT LIB seputar kelanjutan kompetisi yang tertunda akibat tidak ada izin dari Polri akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 alias Covid-19. “Sikap kami, PSSI dan PT LIB harus bersikap tegas dan konkrit,” pintunya.

“Sekali lagi, PSSI dan PT LIB kami minta tegas apakah pasti dan menjamin bahwa kompetisi digelar kembali Februari 2021 mendatang. Tidak kalah penting tentunya kepastian dan jaminan bahwa klub akan bebas dari beragam tuntutan hukum dari para pihak,” pungkasnya. [pin/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar