Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memperingatkan bahwa Pemilihan Presiden langsung di Indonesia berpotensi merusak kohesi bangsa dan mengancam kebhinekaan. Ia mengatakan bahwa dampak dari adopsi sistem ini dari model barat telah menyebabkan politik kosmetik yang merugikan dan melanggar kesatuan bangsa.
LaNyalla menyampaikan pandangannya secara virtual dalam Musyawarah Nasional XIX Ikatan Mahasiswa/Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan (IKAMI Sulsel) dengan tema “Merawat Kebhinekaan untuk Indonesia”, yang diselenggarakan pada Senin (28/8/2023).
Menurut LaNyalla, sistem pemilihan langsung, termasuk pemilihan presiden, gubernur, bupati, atau walikota, dengan menggunakan uji popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitas, dapat menghasilkan politik kosmetik yang mahal dan tidak baik. Ketiga variabel ini dapat dimanipulasi melalui media dan teori komunikasi dengan biaya yang tinggi.
“Biaya yang dikeluarkan akan membuat nama calon semakin populer. Media massa akan terus mengangkat wajahnya melalui kegiatan yang didukung oleh biaya besar,” jelas LaNyalla.
BACA JUGA:
LaNyalla: Haluan Negara adalah Manifestasi Kehendak Rakyat
LaNyalla juga mengungkapkan bahwa biaya yang besar akan meningkatkan elektabilitas calon karena hasil survei dapat diperoleh dari lembaga survei yang dibiayai, menghasilkan angka-angka yang diinginkan.
Dia menambahkan bahwa biaya yang tinggi juga akan meningkatkan akseptabilitas calon karena diiringi dengan deklarasi dukungan oleh elemen masyarakat dari berbagai wilayah. Namun, di sisi lain, narasi positif akan diiringi dengan narasi negatif terhadap calon lainnya, menciptakan jurang pemisah dalam masyarakat.
BACA JUGA:
Kejurnas Muaythai PON 2024, LaNyalla Dorong Sportivitas
LaNyalla memanggil untuk menghentikan kontestasi politik dengan cara Liberal yang merugikan. Dia mengajak untuk kembali ke tradisi musyawarah dan perwakilan yang telah dimiliki bangsa Indonesia selama berabad-abad.
“Semoga Musyawarah Nasional IKAMI Sulsel kali ini mewujudkan kesadaran kolektif untuk kembali ke identitas kita sebagai bangsa Indonesia dan nilai-nilai Pancasila,” tutupnya. [beq]
