Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah RI diminta menjamin keselamatan dan keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal atau tengah berada di India. Hal ini menyusul rentetan peristiwa kekerasan bernuansa SARA di India.
“Pemerintah Indonesia untuk juga memberikan perlindungan sekaligus memastikan warga negara Indonesia yang berada/tinggal di India dalam keadaan aman, dengan secara aktif memantau situasi dan kondisi disana,” ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo, Selasa (8/8/2023).
Seperti diketahui, beberapa bulan terakhir ini terjadi sejumlah tindakan kriminal dan SARA oleh kelompok ekstremis mayoritas terhadap penganut agama minoritas Islam dan Kristen di negara bagian Manipur, New Delhi, Haryana dan lainnya. Diantaranya pembunuhan seorang imam masjid, serta penembakan dan pembakaran masjid di pinggiran Ibu Kota New Delhi, juga dua wanita asal suku minoritas Kuki yang mayoritas warganya beragama Kristen diarak oleh massa dari kelompok suku mayoritas di sana.
Bamsoet, sapaan Bambang mengaku prihatin sekaligus mengecam keras tindakan kriminal hingga SARA yang terjadi di sejumlah wilayah di India.
“MPR pun mendesak pemerintah Indonesia agar melaporkan pelanggaran HAM dan SARA yang dilakukan oleh ekstremis Hindu India ke PBB agar mendapatkan atensi khusus juga pertanggungjawaban dari pemerintah India terhadap aksi kejahatan sekelompok rakyatnya,” tegas Bamsoet.
Baca Juga: Dikecam, Pembakaran Masjid dan Pembunuhan Imam di India
Dia pun mendorong pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) untuk segera memanggil Duta Besar India untuk Indonesia untuk menyampaikan sikap keprihatinan dan tuntutan agar pemerintah India segera merespon sekaligus mengambil tindakan yang tepat guna menghentikan aksi kekerasan, pembunuhan hingga diskriminasi agama di seluruh wilayah India.
Bamsoet juga meminta Kemenlu RI agar turut berperan aktif dalam membantu Pemerintah India mengatasi persoalan terkait SARA tersebut, baik secara bilateral maupun bersama dengan organisasi-organisasi internasional seperti melalui organ PBB, atau Organisasi Kerja Sama negara Islam (OKI) dan Sekjen Moslem World League serta negara-negara lain yang menolak segala bentuk terorisme dan intoleran. Upaya ini diperlukan guna membantu Pemerintah India mengakhiri ekstremisme, intoleran dan sikap radikal yang telah berlangsung beberapa tahun belakangan ini di negara tersebut.
“Pasalnya, aksi-aksi kriminal hingga diskriminasi tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat internasional,” ujar Bamsoet. (hen/ted)
Komentar