Internasional

MA Inggris Nyatakan Pembekuan Parlemen Tak Sah

Pegiat anti-Brexit menyatakan PM telah memperdaya Ratu Elizabteh. [Foto: PA Media/BBC]

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tersudut karena keputusannya membekukan parlemen dinyatakan sebagai suatu pelanggaran hukum oleh Mahkamah Agung.

Keputusan ini menambah ketidakpastian terkait dengan krisis Brexit atau upaya Inggris keluar dari organisasi kerja sama Uni Eropa, sementara negara berusaha memutuskan bagaimana, kapan dan apakah memang akan meninggalkan Uni Eropa.

Majelis Rendah dan Majelis Tinggi ditutup – atau istilah resminya dibekukan – pada tanggal 10 September dan baru dijadwalkan bersidang kembali pada tanggal 14 Oktober. Padahal Inggris dijadwalkan untuk meninggalkan Uni Eropa pada akhir bulan itu.

Tanggal pembekuan ini dipandang kontroversial, karena telah mengurangi masa sidang parlemen sebelum Brexit terjadi, di mana anggota parlemen dapat bertanya atau mengkaji peraturan pemerintah sebelum pembekuan.

Pelanggaran hukum? MA secara bulat menyatakan tindakan PM membekukan parlemen untuk melakukan tugasnya merupakan suatu pelanggaran dan pemerintahlah yang bertanggung jawab. “Ini bukanlah suatu pembekuan normal … ini menghambat parlemen untuk melakukan tugas konstitusionalnya selama lima minggu dari delapan minggu yang seharusnya tersedia dari akhir libur musim panas sampai hari keluar Uni Eropa pada tanggal 31 Oktober.”

Wartawan BBC Norman Smith mengatakan perdana menteri telah diserang MA. Corbyn mendesak PM untuk mengundurkan diri: “Saya menyerukan Boris Johnson untuk mempertimbangkan jabatannya dan … menjadi perdana menteri dengan masa jabatan tersingkat.”

Perdana menteri memang sangat tersudut tetapi karena politik Inggris saat ini sangat terpecah-belah karena Brexit, maka banyak anggota parlemen pendukung Brexit akan tetap mendukungnya daripada menghadapi risiko memiliki pemimpin baru.

Apa artinya bagi Brexit? Resminya tidak ada yang berubah, tetapi ini jelas akan memperlemah posisi PM dalam mendorong Brexit tanpa kesepakatan.

Hukum yang dirancang di mana Inggris akan keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan terkait dengan bentuk hubungan di masa depan dalam hal perdagangan, pengawasan perbatasan dan migrasi.

Kekalahannya di MA akan memperlemah posisi Boris, yang berarti dia lebih tidak berkemungkinan untuk menemukan cara guna memastikan Inggris keluar dari Uni Eropa.
Selain itu, dengan tidak dibekukannya parlemen berarti para anggota memiliki lebih banyak waktu untuk meloloskan hukum atau mosi yang dapat semakin mengurangi ruang gerak pemerintah.

Ini mungkin bisa dipandang sebagai suatu kemenangan pendukung anti-Brexit, tetapi ini juga akan semakin memperdalam krisis dan kebingungan terkait politik Inggris. [BBC/air]

Apa Reaksi Anda?

Komentar