Hukum & Kriminal

YLBHI: Polisi Pernah Punya Tonggak Reformasi Internal, Tapi…

Deklarasi gerakan #PitaHitamMelawan di Unkversitaa Jember

Jember (beritajatim.com) – Kepolisian Republik Indonesia pernah meletakkan tonggak reformasi internal. Namun selanjutnya proses reformasi itu cenderung menurun.

Hal ini dikemukakan Asfinawati dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta, usai acara deklarasi gerakan #PitaHitamMelawan , di kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (14/10/2019).

“Kita ingat ada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan Kapolri ini menurut saya tonggak puncak reformasi di kepolisian. Mengapa? Karena isinya mewajibkan polisi memenuhi hak asasi manusia, tidak melakukan diskriminasi atas alasan apapun. Jadi peraturan kapolri ini luar biasa. Tapi yang kita saksikan akhir-akhir ini bukan hanya stagnan, tapi turun drastis,” kata Asfinawati.

Asfinawati menyebut bagaimana tindakan polisi menangani aksi unjuk rasa sepanjang 2019. “Misalnya Mayday 1 Mei di beberapa kota, kemudian aksi 21-23 Mei, dan kemarin aksi Reformasi Dikorpsi. Bukan hanya ada kekerasan, tapi orang yang mau melakukan demonstrasi dihalang-halangi, dan sesudah aksi ada orang-orang diburu,” katanya.

Adanya peserta aksi yang melakukan kerusuhan, menurut Asfinawati, seharusnya tak dijadikan alasan polisi untuk membubarkan dan menangani seluruh massa aksi dengan kekerasan. “Dalam standar internasional maupun standar kepolisian sendiri, hanya orang-orang (yang melakukan kerusuhan) itu saja yang bisa diambil. Dia dijauhkan dari massa. Untuk apa puluhan ribu orang lainnya yang tidak ngapa-ngapain diusir?”

Standar penanganan massa ini sudah diatur dalam peraturan kapolri. Itulah kenapa Asfinawati menyebut, pada suatu masa reformasi kepolisian maju sekali. Namun ternyata belakangan peraturan itu tak dipatuhi.

“Kalau ada orang yang melakukan tindak pidana, orang itu tidak boleh dipukul. Ditangkap. Kalau orang sudah ditangkap untuk apa dipukul? Itu sudah di luar wewenang kepolisian karena ada asaa praduga tidak bersalah dan tidak ada seorang pun bisa dipukul karena alasan apapun,” kata Asfinawati.

Bagaimana dengan penanganan kasus kekerasan oleh aparat? “Komnas HAM adalah lembaga yang paling berwenang melakukan penyelidikan atas (korban) meninggal dan kekerasan (dalam) penanganan demonstrasi. Ini indikator negara demokrasi. Bagaimana mungkin dalam negara demokrasi orang dipukul hanya karena ikut demonstrasi?” kata Asfinawati. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar