Hukum & Kriminal

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Datangi DPRD Jember

Jember (beritajatim.com) – Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu mendatangi gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Kamis (20/2/2020). Ia bertemu dengan pimpinan DPRD dan panitia angket.

Pasaribu mengatakan, kedatangannya untuk menindaklanjuti kunjungan panitia angket ke LPSK pekan lalu dan surat dari kuasa hukum Muhammad Faris Nurhidayat, tersangka kasus korupsi Pasar Manggisan.

“Kami melakukan pendalaman dan menghimpun informasi untuk kemudian dibawa ke rapat paripurna pimpinan LPSK, untuk diputuskan apakah Pak Faris bisa diterima dalam program perlindungan LPSK atau tidak,” katanya kepada wartawan, usai pertemuan.

Pasaribu masih harus menemui sejumlah pihak untuk melihat apakah keterangan Faris membantu pengungkapan kasus tersebut. Namun dia menolak untuk mengungkapkan pihak mana saja yang ditemui.

“Pak Faris punya potensi menjadi justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama, apabila menyampaikan keterangan yang signifikan untuk mengungkap pelaku utamanya dan Pak Faris bukan pelaku utamanya,” kata Pasaribu. Faris juga bisa dilindungi jika mengembalikan kerugian negara dan mendapat ancaman.

Faris mendapat hak untuk mendapatkan pemisahan penahanan dan pemisahan pemberkasan dari pelaku lainnya, jika dinilai layak dan memenuhi syarat tersebut. “Termasuk juga bisa memberikan¬† keterangan tanpa hadir di muka persidangan. Jadi bisa melalui teleconference dan dalam proses tuntutan, LPSK bisa memberikan rekomendasi kepada hakim melalui jaksa, agar Faris mendapatkan hukuman ringan,” kata Pasaribu.

Jika sudah menjadi narapidana, Faris berhak mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, dan lain-lain sebagaimana narapidana kasus non korupsi karena berstatus justice collaborator. “Kalau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2011, hak narapidana tidak bisa diperoleh oleh terpidana korupsi,” kata Pasaribu.

LPSK akan berusaha secepatnya membahas permohonan Faris, karena kasus korupsi Pasar Manggisan ini mendapat perhatian masyarakat luas. Dalam proses menunggu keputusan diterima atau tidaknya permohonan itu, LPSK akan berkoordinasi dengan Lembaga Permasyarakatan dan Kejaksaan Negeri Jember agar tak ada tekanan terhadap Faris. [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar