Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Wakapolri: Restorative Justice Tak Berlaku untuk Kasus Asusila dan Kekerasan Seksual

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono di Unej. {foto: Humas Unej]

Jember (beritajatim.com) – Restorative justice (keadilan restoratif) tidak berlaku untuk kasus asusila. Batasan restorative justice adalah kasus-kasus ringan dengan persyaratan tertentu.

“Ada limitasi-limitasinya. Ini harus dipahami. Kita mengacu pada regulasi yang ada. Kasus asusila dan kekerasan seksual mengacu pada undang-undang yang baru. Nanti kita pedomani,” kata Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono, menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara wisuda di Universitas Jember, Jawa Timur, Sabtu (14/5/2022).

Gatot mengatakan, hukum berkembang dan memunculkan tantangan tersendiri. “Ada hukum progresif. Sekarang hukum tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan tulisan yang ada, tapi sudah mengembangkan restorative justice dan lain sebagainya. Berkembang terus,” katanya.

Ini tak hanya menyangkut kepastian hukum. “Tapi rasa keadilan, kemanfaatan dirasakan masyarakat,” kata Gatot. Restorative justice sudah menjadi fenomena dan tuntutan masyarakat.

Selain itu, lanjut Gatot, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghadirkan kejahatan baru dan kejahatan tradisional yang menggunakan teknologi. “Kalau kita lihat di tempat lain banyak perkembangan tentang bagaimana penghukuman. Ini proses pembelajaran ke depan, karena semua berkembang,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Gatot memberikan orasi kebangsaan bertema Peran Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Membangun Bangsa di hadapan 900 wisudawan. Ia mengatakan, hasil riset Price Waterhouse Coopers (PWC) tahun 2017 berjudul The Long View, How Will The Global Economic Order Change by 2050, memperkirakan Indonesia akan menjadi negara dengan Produk Domestik Bruto peringkat keempat di dunia.

Perkiraan ini berdasarkan potensi demografi berupa sumber daya manusia usia aktif yang mencapai 70 persen dari jumlah penduduk di tahun 2050. Potensi tersebut didukung dengan sumber daya alam dan lokasi geografis Indonesia yang strategis. Namun tentu saja, untuk mencapai target tersebut butuh usaha keras dan kerjasama segenap elemen bangsa mengingat banyak tantangan menghadang.

Menurut Gatot, Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan, baik dari dari luar maupun dari dalam. Dari dalam, Indonesia masih menghadapi problem primordialisme dan politik identitas, masih minimnya literasi di berbagai bidang, kemunculan hoax, intoleransi, radikalisme dan terorisme. Kesemuanya berpotensi menganggu keamanan dan ketertiban sehingga bisa merusak kehidupan sosial politik, budaya dan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan riset The Gallup pada 2020, Indonesia menempati rangking nomor 7 dari 144 negara yang publiknya merasa aman dari gangguan keamanan dan percaya pada kepolisian. “Namun semua elemen masyarakat harus bergandengan tangan untuk menanggulangi potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Jadi bukan tugas Polri semata,” kata Gatot.

Gatot mencontohkan perlunya generasi muda agar melek digital. “Tidak mudah memproduksi dan meneruskan hoaks,” katanya. [wir/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar