Hukum & Kriminal

Wahyu Diduga Minta Operasional Rp 900 juta

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan diduga meminta dana operasional Rp 900 juta untuk membantu penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR-RI pengganti antar waktu.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, kasus ini bermula pada awal Juli 2019, salah satu pengurus DPP PDIP memerintahkan DON (Doni, advokat) mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pengajuan gugatan materi ini terkait dengan meninggalnya Caleg Terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Gugatan ini kemudian dikabulkan Mahkamah Agung pada 19 Juli 2019. MA menetapkan partai adalah penentu suara dan pengganti antar waktu.

Penetapan MA ini kemudian menjadi dasar PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan HAR (Harun Masiku) sebagai pengganti caleg yang meninggal tersebut.

Namun, tanggal 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Alm. Nazarudin Kiemas.

“Dua pekan kemudian atau tanggal 13 September 2019, PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa MA dan pada 23 September mengirimkan surat berisi penetapan caleg,” kata Lili.

Kemudian SAE (Saeful) menghubungi ATF (Agustiani Tio Fridelina) Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu
orang kepercayaan Wahyu dan melakukan lobi untuk mengabulkan HAR (Harun) sebagai PAW. Selanjutnya, Agustiani mengirimkan dokumen dan fatwa MA yang didapat dari Saeful, kepada Wahyu untuk membantu proses penetapan Harun.

“WSE (Wahyu Setiawan ( menyanggupi membantu dengan membalas: “Siap, mainkan!”,” kata Lili.

Kemudian, untuk membantu penetapan Harun sebagai anggota DPR-RI pengganti antar waktu, Wahyu
meminta dana operasional Rp900 juta. Untuk merealisasikan hal tersebut dilakukan dua kali proses pemberian.

Yakni pertengahan Desember 2019, salah satu sumber dana yang sedang didalami KPK memberikan uang Rp400 juta yang ditujukan pada Wahyu melalui Agustiani, Doni, dan Saeful. Wahyu diduga menerima uang dari Agustiani sebesar Rp200 juta di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Kemudian pada akhir Desember 2019, Harun memberikan uang pada Saeful sebesar Rp850juta melalui salah seorang staf di DPP PDIP.

Masih menurut Lili, Saeful memberikan uang Rp150juta pada Doni, sisanya Rp700 juta yang masih di Saeful dibagi menjadi Rp450 juta pada Agustiani Rp 250 juta untuk operasional. Kemudian dari Rp 450 juta yang diterima Agustiani, sejumlah Rp 400 juta merupakan suap yang ditujukan untuk Wahyu, Komisioner KPU uang masih
disimpan oleh Agushtiani.

Kemudian lanjut Lili, pada Selasa, 7 Januari 2020 berdasarkan hasil rapat Pleno, KPU menolak permohonan
PDIP untuk menetapkan Harun sebagai PAW dan tetap pada keputusan awal.
Setelah gagal di Rapat Pleno KPU, Wahyu kemudian menghubungi Doni menyampaikan telah menerima uang dan akan mengupayakan kembali agar Harun menjadi PAW.

Lili menambahkan, pada Rabu, 8 Januari 2020, Wahyu, Komisioner KPU meminta sebagian uangnya yang
dikelola oleh Agustiani.

“Tim menemukan dan mengamankan barang bukti uang RP400 juta yang berada di tangan ATF (Agustiani) dalam bentuk Dollar Singapura,” kata Lili. (hen/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar