Hukum & Kriminal

Wabah Covid-19, KPK: Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi

Jember (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah tidak perlu khawatir bakal tersangkut masalah hukum dalam melakukan pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan penanggulangan Covid-19.

“Salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Karenanya tidak usah khawatir pengadaan dilaksanakan secara cepat dan tepat guna menyelamatkan rakyat. Asal tidak digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang di luar tujuan percepatan pengadaan ini, yaitu untuk menjamin sehat selamat dan tercegahnya rakyat dari virus corona,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, saat dimintai konfirmasi via WhatsApp oleh beritajatim.com, terkait pernyataannya di Facebook, Minggu (22/3/2020).

Ghufron menjelaskan, dalam kondisi darurat, pengadaan barang dan jasa mengikuti Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018. “Tahapannya mulai perencanaan, pelaksanaan pengadaan, dan pembayaran. Sebagaimana diatur di pasal 6, mekanismenya dapat dilakukan dengan penunjukan langsung,” katanya.

Menurut mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tersebut, pengadaan langsung bertujuan agar cepat mengatasi kondisi darurat, sebagaimana terjadi saat ini. “Kami berharap pelaksana pengadaan barang dan jasa dapat secara cepat dan responsif memenuhi kebutuhan tanggap darurat corona,” kata Ghufron.

“Pelaksana pengadaan barang dan jasa tidak perlu khawatir, asal tetap dengan itikad baik untuk mengatasi coronavirus, dan tidak mengambil kesempatan untuk tujuan dan kepentingan lain selain untuk menolong masyarakat dan mengantisipasi kondisi dalam tanggap darurat corona ini,” kata Ghufron.

Sebelumnya, sebagaimana dilansir CNN Indonesia, 22 Maret 2020, rumah sakit dan pejabat pemerintah daerah merasa khawatir jika hendak mengadakan APD dalam jumlah banyak. Mereka takut bakal dipermasalahkan oleh aparat penegak hukum. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar