Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Usai Vonis, Dirut PT Indo Tata Graha Bakal Laporkan Pengacara dan Notaris

Surabaya (beritajatim.com) – Direktur Utama (Dirut) PT Indo Tata Graha (ITG) Dadang Hidayat, akan melaporkan pengacara Krisnani dan notaris Edy Yusuf serta Stefanus. Ketiganya dianggap pihak yang bertanggungjawab atas sengketa lahan yang sudah dibeli ITG dari Stefanus.

Kuasa hukum ITG Rahmad Ramadhan pada awak media menyatakan, kliennya pernah menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang dilaporkan oleh Kesti Irawati. Oleh majelis hakim PN Surabaya divonis lima bulan penjara. Majelis hakim dalam pertimbangan putusannya menyatakan adanya perdamaian dan sudah membayar ganti rugi pada korban.

Rahmad merasa bahwa kliennya dalam kasus ini sebenarnya tidak bisa dipersalahkan, karena kliennya justeru menjadi korban dari tiga orang yakni Stefanus, Krisnani dan juga Edy Yusuf. “Jadi awal mulanya klien saya yakni pak Dadang ini ditawari oleh bu Krisnani, beliau ini mantan legal hukum di PT ITG,” ujarnya.

Tertarik dengan lahan yang ditawarkan Krisnani tersebut, Dadang kemudian berniat membeli lahan yang diklaim milik Stefanus. Yang kemudian bertemulah mereka dengan seorang notaris yang bernama Edy Yusuf.

“Notaris Edy Yusuf ini tidak menyampaikan bahwa akan dilakukan pengecekan serta tidak ada informasi dan konfirmasi bagaimana status tanah tersebut ke pak Dadang,” ujar Rahmad, Jumat (24/9/2021).

Dadang yang percaya penuh dengan perkataan notaris Edi Yusuf ini kemudian memberikan Down Payment (DP) sebesar Rp 100 juta yang diikuti dengan pembayaran secara bertahap dan sudah terbayarkan senilai Rp 4,9 miliar dari total harga jual Rp 14 miliar.

Setelah membayar uang Rp 4,9 miliar, kemudian ITG mulai melakukan pengurukan atas lahan seluas 7000 meter persegi tersebut. Namun, tiba-tiba datang orang yang mengklaim sebagai ahli waris. Tak hanya itu, pihak yang mengaku sebagai ahli waris tersebut juga memasang resplang dan melarang pengurukan.

“Jadi kita otomatis meminta pertanggungjawaban, karena kita sudah sah melakukan pembelian dan sudah ada Perjanjian Jual Beli (PJB),” ujar Rahmad.

Untuk itu, pihaknya akan menempuh jalur hukum atas hal itu. Sebab, sebagai developer yang sudah memiliki nama tidak pernah mengalami masalah seperti. Sementara Stefanus dan juga Krisnani saat dimintai komentarnya atas hal ini tidak memberikan tanggapan. Saat di whatsaap hanya dibaca namun tak berkomentar.

Perlu diketahui, Direktur Utama PT Indo Tata Graha, Dadang Hidayat menjadi Terdakwa kasus penggelapan property, sejumlah konsumen PT Indo Tata Graha pun berhenti menyicil unit unit yang dibeli. PT Indo Tata Graha melalui kuasa Hukumnya Rahmad Ramadhan M., SH menegaskan bahwa PT Indo Tata Graha akan tetap melanjutkan proyek properti.

PT Indo Tata Graha adalah perusahaan yang bergerak dibidang properti. PT Indo Tata Graha selama ini menjual properti berbasis syariah. “Meski Dirutnya bermasalah, bukan berarti, project itu berhenti. Memang project itu tersendat tapi bukan berarti berhenti. Artinya ini kasus pada Dirutnya saja bukan PT Indo Tata Graha, project yang sempat tertunda akan tetap dilanjutkan,” ujar Rahmad.

Pihaknya pun memberi 3 opsi penyelesaian kepada konsumen PT Indo Tata Graha, pertama tetap melanjutkan bangunan. Kedua, jika konsumen merasa hal tersebut dirasa terlalu lama, pihaknya akan siapkan transfer unit atau relokasi yakni project yang sudah siap. Ketiga, memberikan refund.

“Cuma opsi ini adalah opsi terakhir, cuma ini kalau penjualannya sudah 70 persen kami bisa memberikan kenapa, karena PT Indo Tata Graha ini syariah jadi kekuatan keuangannya bukan bank tapi perusahan,” jelasnya.

Rahmad juga menegaskan, sejak Dirut PT Indo Tata Graha ditetapkan sebagai tersangka, konsumen pun berhenti mencicil unit yang sudah dibeli. Namun sebanyak 30 persen diantaranya masih tetap percaya kepada PT Indo Tata Graha. Bahkan beberapa bangunan projek dari PT Indo Tata Graha yang sudah jadi bahkan sudah dihuni oleh konsumen.

“Kami berharap, dengan skema ini, konsimen bisa menerima daripada tidak mendapatkan sama sekali, sehingga bagi konsumen yang menggunakan jasa hukum, kami menghimbau untuk dipirkan ulang karena PT Indo Tata Graha tetap menjamin hak konsumen,” terangnya. [uci/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar