Hukum & Kriminal

Turunkan Sepihak Nilai Manfaat Polis, Axa Financial Digugat Nasabah

Surabaya (beritajatim.com) – Diduga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dua warga Surabaya menggugat PT. Axa Financial Indonesia sebesar Rp. 295,2 Miliar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (19/11/2020).

Dalam sidang yang dipimpin hakim Imam Supriyadi ini mengagendakan pembacaan gugatan yang dibacakan tim kuasa hukum penggugat yang terdiri dari Bernike Hangesti, Kevin Yzaga, Clarence Ritch Sutjipto, dan Peter Jeremiah Setiawan.

Dalam gugatannya, pemohon selain menuntut PT. Axa Financial Indonesia membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil sebesar Rp 295,2 miliar, pemohon juga meminta kepada majelis hakim supaya menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50 juta tiap hari keterlambatan, terhitung semenjak putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde.

Dalam gugatan disebutkan, sebagai pemegang polis sekaligus tertanggung, dengan tergugat sebagai penanggung, penggugat telah mengikatkan diri pada perjanjian (polis) asuransi kesehatan Famili Flexi Health (FFH).

“Bahwa penggugat I mengikatkan diri dengan tergugat berdasarkan perjanjian asuransi kesehatan atau disebut polis, rinciannya program Family Flexi Health (FFH), nomor polis 509-2254878, tanggal berlaku 26 Maret 2015, Premi sebesar Rp1.849.762 perbulan atau setara dengan Rp. 22.197.144 pertahun, pilihan plan berupa plan dasar ditambah 25 unit tambahan dan statusnya masih aktif dan berlaku hingga saat ini,” ujar Bernike saat membacakan gugatan.

Penggugat II mengikatkan diri dengan tergugat berdasarkan Perjanjian Asuransi Kesehatan (polis) program FFH Nomor polis :509-2726065, tanggal berlaku 23 Maret 2015, premi Rp1.779.877 per bulan, setara dengan Rp. 21.358.524 per tahun. Pilihan plan berupa plan dasar ditambah 25 unit tambahan, status masih aktif dan berlaku hingga saat ini.

Sejak awal, para penggugat beritikad baik mengikatkan diri dalam polis dikarenakan berbagai manfaat yang ditawarkan atau dipromosikan begitu hebatnya oleh tergugat, dimana manfaat-manfaat yang disepakati dengan tergugat sesuai dengan pasal 13 polis, yang isinya terdiri dari manfaat biaya kamar rawat inap, manfaat perawatan rawat inap dan rawat harian, manfaat pengobatan rawat jalan pra dan pasca rawat inap, manfaat rawat jalan radioterapi, kemoterapi, dialisis ginjal, prosedur operasi, dan manfaat santunan kematian dan dapat diperpanjang hingga mencapai umur pertanggungan 80 tahun.

“Nilai keseluruhan manfaat tahunan pertanggungan di atas, pada masing-masing polis terdiri dari manfaat plan dasar yang nilainya Rp.200 juta & manfaat tambahan hingga maksimal 25 unit, dimana tiap unit nilainya Rp. 100 juta, sehingga untuk 25 unit ini nilai keseluruhannya Rp. 2,5 miliar,” ujar Bernike, saat membacakan surat gugatannya di depan majelis hakim, Kamis (19/11/2020).

Total keseluruhan, lanjut Bernike Hangesti H G, S. H.,M.H.membacakan surat gugatan ini, manfaat tahunan pada produk FFH ini adalah Rp.2,7 miliar per tahun, dan manfaat ini diperbaharui terus dengan nilai manfaat pertanggungan yang sama setiap tahun polis.

“Ditambah pula pada halaman depan polis, pada bagian “data polis” diatur bahwa polis dengan pertanggungan manfaat tahunan tersebut di atas, dapat diperpanjang pada setiap ulang tahun polis sampai para penggugat menginjak usia 80 tahun, dengan cara membayar premi lanjutan,” terang Bernike mengutip isi gugatan PMH ini.

Jadi, lanjut Bernike, satu-satunya kewajiban dari para penggugat hanyalah membayar premi lanjutan, untuk dapat memperpanjang polis dengan nilai manfaat sebesar yang disebut di atas.

Dalam perjalanan pengikatan polis, tergugat secara sepihak menetapkan peraturan baru yang secara langsung mengubah dan/atau memiliki dampak terhadap ketentuan polis semula dengan para penggugat dan/atau memberikan kerugian terhadap para pemegang polis pada umumnya dan/atau para penggugat secara khusus. Peraturan baru tersebut ditetapkan dalam surat-surat sebagai berikut: Surat AXA Navigator Nomor : 154/AXA-FI/Info/X/2017 tertanggal 05 Oktober 2017, surat AXA Navigator Nomor ” 177/AXA-FI/Info/XI/2017 tertanggal 23 November 2017, yang untuk selanjutnya kedua surat diatas disebut dengan Surat AXA Navigator.

“Bahwa Surat AXA Navigator nomor : 154/AXA-FI/Info/XI/2017 tertanggal 05 Oktober 2017 pada pokoknya berisi penghentian perpanjangan atau pemulihan produk Famili Flexi Health (FFH), efektif mulai per tanggal 9 NOVEMBER 2017,” ungkap Bernike, mengutip isi surat gugatan.

Masih menurut Bernike saat membacakan surat gugatan PT. Axa Financial Indonesia, surat Axa Navigator Nomor 177/AXA-FI/Info/XI/2017 tertanggal 23 November 2017 berisi pernyataan tidak berlakunya Surat nomor 154/AXA-FI/Info/XI/2017 tertanggal 05 Oktober 2017, disertai peraturan baru sepihak, bahwa perpanjangan dan pemulihan polis FFH, dapat tetap dijalankan, dengan ketentuan bahwa maksimal perpanjangan atau pemulihan adalah manfaat dasar ditambah dengan manfaat tambahan per 1 unit, sampai dengan maksimal 4 unit tambahan.

Selain itu, dalam surat itu tergugat (PT. Axa Financial Indonesia) juga menetapkan, jika perusahaan tidak menerima premi lanjutan, maka perusahaan menganggap bahwa pemegang polis (para penggugat) tidak menyetujui untuk melakukan perpanjangan polis FFH dan polis akan otomatis LAPSE.

“Dengan kata lain pemegang polis tidak setuju, maka jangan bayar premi ke perusahaan lagi, maka secara otomatis polis LAPSE. Hal ini wujud arogansi, tindakan sewenang-wenang dari tergugat, tanpa memberikan ruang bagi para pemegang polis, untuk saling berdiskusi atau memperoleh penjelasan atas perubahan kebijakan yang dilakukan tergugat atau bernegosiasi,” kata Bernike mengutip isi gugatan.

Masih menurut Bernike, ketika membacakan gugatannya, hal tersebut tentunya memberikan kerugian yang mendalam terhadap para pemegang polis, khususnya para penggugat.

Di gugatan PMH ini juga dijelaskan, bahwa berdasarkan Surat Axa Navigator nomor 177/AXA-FI/Info/XI/2017 tertanggal 23 Nopember 2017, tergugat secara sepihak mengurangi nilai pertanggungan manfaat dan dipaksakan berlaku mengikat, apabila para penggugat hendak memperpanjang polis, dari yang total sebelumnya Rp. 2,7 miliar pertahun menjadi Rp.600 juta per tahun, sehingga selisih antara pertanggungan semula dengan setelah penurunan manfaat adalah Rp. 2,1 miliar per tahun.

Mengutip isi gugatan PMH ini, juga dinyatakan, perbuatan tergugat yang menetapkan peraturan sepihak, dengan ketentuan yang mengurangi manfaat polis dan dipaksakan berlaku mengikat bagi para penggugat, diduga merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sesuai pasal 1365 KUH Perdata, disamping itu, menurut para kuasa hukum Para Penggugat, PT. AXA FINANCIAL INDONESIA juga melanggar beberapa ketentuan hukum. Sementara kuasa hukum Tergugat yakni Jon Bernard Pasaribu enggan memberikan tanggapan. [uci/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar