Hukum & Kriminal

Tolak Praperadilan, Hakim Dituding Simpulkan Sendiri Pertimbangan Putusan

Surabaya (beritajatim.com) – Hakim tunggal IGN Bhargawa menolak permohonan praperadilan yang diajukan David (49), Warga Jalan Kenjeran Surabaya batal digelar. Putusan tersebut membuat pemohon yang diwakilkan kuasa hukumnya Andry Ermawan merasa kecewa.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa penerbitan SP3 oleh penyidik terhadap pemohon dilakukan sesuai hasil ekspose yang dihadiri para pihak yakni pemohon, termohon, penyidik dan juga dari penuntut umum di Kejari Tanjung Perak. Dan hasilnya tidak ditemukan alat bukti yang cukup. Setelah itu juga dilakukan gelar perkara dan hasilnya tidak cukup bukti.

Selain itu, hakim dalam putusannya juga mengatakan bahwa alat bukti yakni keterangan saksi korban kurang valid dan terkesan berdiri sendiri. Sehingga harus dilengkapi dengan bukti surat dan ahli.

Barang bukti tersebut berupa BPKB dan STNK kendaraan milik pemohon yang dibawa oleh termohon namun barang bukti itu untuk dijual guna mengganti uang yang digelapkan Pemohon. “Jadi alat bukti tersebut belum bisa dipakai untuk menguatkan keterangan saksi,” ujarnya.

Hakim dalam amar putusannya menyatakan terkait keterangan ahli tidak mengikat hakim hanya untuk membuat terang suatu tindak pidana. Belum bisa dipakai pertimbangan oleh hakim dalam sidang kali ini.

Terkait bukti petunjuk berupa motor dan mobil, hal itu diakui dibawa oleh termohon dan bukti itu diserahkan oleh Debora dan sampai sekarang masih ada dan tidak dimiliki oleh termohon. “Bahwa penyidikan kasus ini hanya berdasarkan keterangan satu saksi korban saja,” ujar hakim.

Untuk itu hakim menolak permohonan praperadilan pemohon secara keseluruhan. Usai sidang Andry Ermawan menyatakan, pihaknya mengaku kecewa dengan putusan hakim yang sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang dia ajukan.

Selain itu kata Andry, hakim cenderung menyimpulkan sendiri dalam pertimbangannya yang mana terkait barang bukti berupa mobil dan motor milik kliennya yang diakui memang dikuasai oleh termohon namun untuk membayar penggelapan yang dilakukan pemohon untuk membayar uang yang digelapkan Pemohon.

“Bagaimana bisa hakim menyimpulkan bahwa klien saya menggelapkan uang? Sementara perkaranya belum disidang dan klien saya statusnya masih saksi. Ini jelas tidak fair,” ujar Andry.

Sementara dari pihak pemohon yakni Bidkum Polrestabes Surabaya yang diwalikan pada Joko Setiyono menyatakan bahwa pihaknya menghormati putusan hakim atas putusan ini. Dan pihaknya akan melaporkan hasil persidangan ini ke pimpinan. [uci/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar