Hukum & Kriminal

Timpora Optimalkan Pengawasan Orang Asing di Kediri

Kediri (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kediri Gelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) untuk wilayah Kabupaten dan Kota Kediri di Aula Ir. Sutami, Kantor Imigrasi Kediri. Dengan menerapkan protokol kesehatan, rapat ini diikuti oleh Anggota TIMPORA baik instansi vertikal, pemerintah daerah, TNI dan POLRI di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri.

Timpora Kediri memperkuat soliditas antar instansi di tengah Pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan, untuk meingkatkan pengawasan terhadap kegiatan orang asing yang berada di Kota maupun Kabupaten Kediri. Pada rapat tersebut diikuti oleh seluruh Anggota Timpora, baik instansi vertikal, pemerintah daerah, TNI dan POLRI di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri.

“Penyelenggaraan Rapat Timpora ini dimaksudkan untuk memberikan kesepahaman dalam pengawasan keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kediri, Erdiansyah, saat menggelar Rapat Timpora Wilayah Kota Dan Kabupaten Kediri, Selasa (8/9/2020).

Pengawasan ini, ungkapnya, terkait keberadaan dan kegiatan Orang Asing. Namun demikian, tidak hanya dimaksudkan berkaitan dengan potensi kerawanan pelanggaran hukum. Akan tetapi, sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak-hak Orang Asing untuk tinggal dan berkegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Terlebih dalam masa pandemi global Covid-19 yang telah mengubah wajah dunia, termasuk salah satunya lalu lintas orang ke luar masuk wilayah suatu negara tak terkecuali terjadi di Indonesia,” katanya.

Untuk itu, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerapkan kebijakan keimigrasian pembatasan lalu-lintas orang, terutama di pintu pemeriksaan Imigrasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia.

“Pelarangan ini tidak berlaku untuk Orang Asing pemegang ITAS dan ITAP, Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan, awak alat angkut, dan Orang Asing yang akan bekerja pada proyek strategis Nasional,”katanya.

Sementara itu, kebijakan terkait Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia dan belummemungkinkan kembali ke negara asalnya karena ketidaktersediaan sarana angkut, maka secara otomatis akan memperoleh Izin Tinggal Keadaan Terpaksa. Lalu, selanjutnya Orang Asing tersebut dapat melakukan perpanjangan Izin Tinggal ataupun mengajukan visa baru tanpa harus meninggalkan wilayah Indonesia (on shore) paling lambat tanggal 20 September 2020.

Erdiansyah berharap, dengan adanya Rapat Timpora ini dapat meningkatkan sinergitas dan soliditas antar instansi dalam pengawasan keberadaan dan kegiatan Orang Asing khususnya di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri.

“Saya berharap agar pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing melalui Timpora rapat terus dilaksanakan dengan koordinasi dan kerjasama yang baik. Sinergitas yang selama ini telah terjalin kiranya untuk terus dapat ditingkatkan, dengan peran aktif masing-masing instansi dalam pengawasan Orang Asing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing,” tutupnya. [nm/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar