Hukum & Kriminal

Tahun Ini Ada 59 Kasus KDRT di Kabupaten Malang

Tidak Selalu Istri yang Jadi Korban Kekerasan Rumah Tangga

foto/ilustrasi

Malang (beritajatim.com) – Angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Malang ternyata sangat tinggi di Jawa Timur. Hingga bulan September tahun 2019 ini saja, sudah terdapat 59 kasus yang dilaporkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Malang.

“Laporan KDRT paling banyak terjadi pada bulan Juni, ada 11 kasus. Kemudian pada bulan Maret dan Agustus ada 9 kasus,” ungkap Kanit PPA Satreskrim Polres Malang, Ipda Yulistiana Sri Iriana.

Jumlah kasus KDRT yang dilaporkan tersebut, lanjut Iriana, masih bisa bertambah. Karena data pada bulan Oktober, November dan Desember masih belum. Sementara sepanjang tahun 2018, jumlah kasus KDRT sebanyak 67 kasus.

Dari 59 kasus KDRT tersebut, menurutnya yang sudah masuk tahap II yakni pelimpahan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, ada 11 kasus. Lainnya masih tahap penyidikan dan sudah ada yang dicabut.

“Pelapor kasus KDRT tidak semuanya istri yang menjadi korban. Tetapi ada dua kasus yang dilaporkan oleh suami. Satu kasus adalah kekerasan fisik atau penganiayaan, satu lagi psikis atau penelantaran. Semuanya masih tahap penyidikan,” beber Iriana.

Penyebab terjadinya KDRT tersebut, urainya, karena dua permasalahan. Yakni, masalah ekonomi yang diawali dari cek-cok mulut, kemudian memicu emosi dan kekerasan. Sedangkan kedua adalah karena adanya orang ketiga atau perselingkuhan.

Masih kata Iriana, kasus KDRT diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kasusnya ada yang masuk dalam delik aduan, juga ada yang tidak masuk dalam delik aduan.

“Yang masuk dalam delik aduan masuk dalam pasal 44, yaitu penganiayaan yang dilakukan suami atau istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan. Sehingga perkaranya bisa dicabut. Sedangkan yang tidak masuk delik aduan, diatur pada pasal 1, 2 dan 3,” kata Iriana.

Ditambahkan Iriana, tingginya kasus KDRT ini, salah satunya karena kesadaran masyarakat tentang hukum meningkat. Namun demikian untuk menekan supaya kasus KDRT bisa berkurang, UPPA Polres Malang selama ini sudah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Menanggapi hal ini, Ahli Hukum Pidana Alumni Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, DR. Wahyu Priyo Djatmiko SH.M.Hum, M.Sc,

Ahli Hukum Pidana Alumni Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, DR. Wahyu Priyo Djatmiko SH.M.Hum, M.Sc, Selasa (22/10/2019).

menerangkan bahwa tingginya kasus KDRT di Kabupaten Malang cukup disayangkan. Namun demikian, dengan adanya Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang baru ini, kasus KDRT tidak harus sampai proses persidangan. Tetapi bisa dilakukan melalui restoratif keadilan.

Dimana penyidik Polri, ujar Wahyu Priyo, wajib melakukan mediasi antara korban dan pelaku. Syaratnya ada pada pasal 12 dalam Perkap baru tersebut harus terpenuhi. Diantaranya, tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat. Tidak berdampak konflik sosial. Dan, adanya pernyataan semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan.

“Adanya Perkap baru ini, menjadikan hukum lebih manfaat dari pada kepastian. Dengan Perkap baru ini, penyidik juga wajib melakukan mediasi, asalkan syarat pada pasal 12 terpenuhi,” beber Wahyu, Selasa (22/10/2019) sore.

Lebih lanjut, dengan tingginya kasus KDRT, maka polisi harus bisa melakukan jemput bola. Polisi memiliki kewajiban, tidak hanya menegakkan hukum, tetapi fungsi lain pembinaan pada masyarakat. Fungsi Binmas harus bisa dijalankan.

“Untuk menekan, langkah yang harus dilakukan polisi adalah melakukan penyuluhan atau kampanye anti KDRT. Ketika anggaran kurang, Pemda setempat harus memberikan subsidi silang,” urainya.

Dengan keluarnya Perkap baru ini, diakui bahwa managemen penyidikan Polri mengalami kemajuan luar biasa. Dimana dalam melangkah proses hukum, tidak hanya berdasarkan azas kepastian, tetapi kemanfaatan hukum.

“Dimana polisi harus bisa memilah dan memilih, kasus mana yang tidak meresahkan masyarakat, yang tidak masuk unsur nepotisme dan HAM, harus ditempuh dengan jalur mediasi,” Wahyu mengakhiri. [yog/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar