Hukum & Kriminal

Testimoni Junaidi Sebut Kasi Pemerintahan Menyetujui Pemotongan Dana Desa

Sampang (beritajatim.com) – Naskah testimoni mantan narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor) kasus pemotongan anggaran Dana Desa (DD) sekaligus mantan Camat Kedungdung, Kabupaten Sampang, A. Junaidi menyebutkan jika kebijakan ditingkat Kecamatan tentang pemotongan fee sebesar 7,5 tersebut sudah disetujui dua pejabat bawahannya, yakni Kasi PMD dan Kasi Pemerintahan.

Berdasarkan tulisan testimoni A. Junaidi setelah bebas menjalani hukuman, pada rapat tingkat Kecamatan Kedungdung yang dipimpinnya sebagai camat kala itu, dihadiri oleh para kades, pendamping desa, dan 2 kasi PMD (Alm Kun Hidayat) yang terkena OTT pemotongan fee Dana Desa 2016 lalu serta kasi pemerintahan (H.Samsuri) Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.

Lanjut A. Junaidi dalam testimoninya, penanganan hukum kasus tersebut, hanya dirinya sebagai Camat dan almarhum Kun Hidayat yang menjalani hukuman tipikor, sedangkan yang lain tidak ada proses hukum dan hanya dimintai keterangan sebagai saksi. Padahal, menurutnya, berdasarkan pasal 5 jo pasal 12 huruf a dan b, undang-undang nomer 20 tahun 2001, tentang perubahan undang-undang no 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana tipikor, baik pelaku pemberi dan penerima gratifikasi diancam hukuman pidana, sebagaimana kasus DD di Kecamatan Kedungdung jika dikaitakan dengan pasal 5.

Didokumen testimoni A. Junaidi menjelaskan tiga hal berkaitan dengan kasus tipikor yang sudah menjeratnya. Pertama pemotongan dana desa tahun 2016 bukan atas inisiatif saya secara pribadi. Kedua, potongan fee 7.5 persen berdasarkan rapat tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan. Ketiga pemotongan fee dana desa sudah saya setor melalui forum paguyuban yakni bendahara Camat se-Kabupaten Sampang.

Sayangnya, Samsuri Kasi pemerintahan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, saat dikonfirmasi mengenai kronologis pemotongan Fee DD di Kecamatan Kedungdung tahun 2016, pihaknya enggan berkomentar. Hanya mengatakan bahwa kasus itu sudah selesai bahkan dilarang berkomentar oleh pimpinannya atau Camat Kedungdung yang saat ini menjabat.

“Jadi sekali lagi saya minta maaf, tidak bisa berkomentar terkait hal tersebut, sesuai perintah pimpinan saya,” singkatnya, saat ditemui di aula PKPRI Trunojoyo, jalan Rajawali Sampang. [sar/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar