Hukum & Kriminal

Tersangka Korupsi Penerimaan PBB Kapas Ajukan Penangguhan

Bojonegoro (beritajatim.com) – Tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 Kecamatan Kapas, Soeyono Hadi mengajukan penangguhan penahanan. Dia dijebloskan ke penjara oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Selasa (30/7/2019) lalu.

“Kami mengajukan penangguhan penahanan karena tersangka sudah memiliki itikad baik mengembalikan uang negara. Uang negara yang dinikmati juga sedikit,” ujar Penasehat Hukum tersangka, Nur Syamsi, Kamis (1/8/2019).

Tersangka menikmati uang setoran pajak dari lima desa yang ada di Kecamatan Kapas ini digunakan memenuhi kebutuhan anaknya. Saat itu, Syamsi menceritakan, tersangka yang merupakan koordinator penerima pajak membawa uang setoran pajak yang akan dikirim ke Bank Jatim. Namun ternyata sudah tutup dan disimpan sendiri.

“Ketika memegang uang itu, anaknya minta uang karena tidak punya uang kemudian diambilkan dari setoran tersebut. Hingga kemudian berlanjut,” terangnya.

Kasi Pidsus Kejari Bojonegoro, Achmad Fauzan mengatakan, penahanan tersangka dugaan kasus korupsi penerimaan dana PBB itu karena hasil penyelidikan yang dilakukan Jaksa Penyidik sudah mengarah ke indikasi pelanggaran hukumnya. Penahanan dilakukan di Lapas Kelas II A Bojonegoro. “Setelah proses pemeriksaan selesai langsung kita tahan yang bersangkutan (tersangka) guna proses hukum lebih lanjut,” ujar Fauzan.

Indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan tersangka, Koordinator Penerima PBB Kecamatan Kapas itu melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Setoran PBB dari Kecamatan Kapas itu digunakan sendiri oleh tersangka, tidak disalurkan ke negara,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, dugaan korupsi PBB yang dilakukan oleh tersangka dilakukan di lima desa yang ada di Kecamatan Kapas mulai 2014 sampai 2015. Yakni Desa Wedi, Tanjungharjo, Bendo, Bangilan dan Desa Tapelan. Rinciannya, Desa Tanjungharjo Rp 18 juta, Bendo Rp 19,8 juta dan Desa Bangilan Rp 6,9 juta. Total di tahun 2014 sebesar Rp 44,9 juta.

Pada 2015 total korupsi yang dilakukan tersangka Rp 212 juta dengan rincian dari Desa Wedi Rp 33 juta, Tanjungharjo Rp 123 juta, Bendo Rp 106 juta, Desa Tapelan Rp 37 juta. Sehingga total kerugian negara sebesar Rp 346 juta. Dari jumlah tersebut uang negara yang sudah dikembalikan tersangka senilai Rp 271 juta. Sehingga tersangka tinggal menikmati uang sebesar Rp 17 juta. [lus/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Ini Resep Salad Ala Timur Tengah

Menjaga Kecantikan Kulit Perempuan Saat Puasa

Coba Yuk, Snack Berlumur Saus Hummus