Hukum & Kriminal

Terkait Penetapan Tersangk Asifa Oleh Polda Jatim, Ini Pendapat Ahli

Surabaya (beritajatim.com) – Penetapan Asifa sebagai tersangka pemalsuan surat mendapat perlawanan dari tim kuasa hukumnya yakni Hidayat, SH dan Erick Kurniawan, SH. Mereka menghadirkan seorang Guru Besar Ilmu Hukum sebagai saksi ahli pidana di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Guru Besar Ilmu Hukum yang dihadirkan tim penasehat hukum pemohon praperadilan Asifa itu bernama Prof. Dr. Sardjijono, SH, M.Hum.

Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya ini menjelaskan banyak hal, termasuk ketentuan memohonkan praperadilan di pengadilan, bukti dan alat bukti yang sah, hingga bagaimana sebuah surat yang dijadikan barang bukti kemudian diajukan di persidangan sebagai alat bukti, namun hanya berupa fotocopy tanpa ada aslinya.

Lebih lanjut pakar hukum pidana, ilmu administrasi dan Ilmu Kepolisian ini mengatakan di awal persidangan, tentang aturan permohonan gugatan praperadilan. Menurut ahli, permohonan praperadilan itu diatur di pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 21/ PUU-XII/tahun 2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Menurut ahli, sebelumnya, praperadilan itu hanya mengenai sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, ganti rugi maupun rehabilitasi.

“Dengan diterbitkannya Putusan MK nomor 21/ PUU-XII/tahun 2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tersebut, materi permohonan praperadilan diperluas, masuk pada sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penyitaan,” ujar Sardjijono.

Terkait penetapan tersangka, ahli dibidang ilmu kepolisian ini juga menjelaskan bahwa hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam KUHAP tersebut dinyatakan bahwa penetapan tersangka adalah kewenangan penyidik.

“Syarat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, jika kita berpijak pada putusan MK nomor 21 tahun 2014, harus ada syarat minimal dua alat bukti sebagaimana dirumuskan dalam pasal 184 KUHAP. Ini adalah normatifnya yang tercantum dalam Putusan MK tersebut,” jelas ahli

Dalam praktik hukum, di tingkat penyidikan, Putusan MK Nomor 21 tahun 2014, sambung ahli, tidak bisa dipenuhi penyidik, karena pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf (a) sampai (i), menyatakan bahwa alat bukti yang sah dimana menjadi domain dalam lembaga peradilan bukan dalam penyidikan.

“Maka dalam pasal 185 KUHAP, dijelaskan bahwa keterangan saksi itu yang bagaimana, keterangan ahli itu yang bagaimana, dan sebagainya, terakhir adalah keterangan terdakwa. Terhadap Putusan MK nomor 21 itu sebenarnya tidak menganulir adanya bukti permulaan,” ungkap ahli.

Bukti permulaan itu diperuntukkan bagi penyidik. Maka tatanannya dari barang bukti menjadi bukti dan kemudian menjadi alat bukti. Dan alat bukti ini menjadi kewenangan hakim untuk menetapkannya, menjadi alat bukti atau tetap menjadi bukti saja.

Kemudian, ahli diminta untuk menjelaskan tentang bukti permulaan. Menjawab pertanyaan hakim Jan Manopo ini, ahli menjelaskan bahwa bukti permulaan adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa pidana dan dijadikan sebagai barang bukti.

“Barang bukti ini akan menjadi alat bukti ketika telah melalui proses hukum dimana barang-barang yang akan dijadikan bukti itu harus melalui proses sahnya suatu barang menjadi bukti, yaitu harus ada syarat formil yang dipenuhi penyidik,” papar ahli

Jika barang itu adalah barang yang diperoleh dari penyitaan, lanjut ahli, kemudian diajukan menjadi bukti maka harus izin ketua pengadilan. Walaupun barang sudah disita namun tidak ada izin dari ketua pengadilan maka tidak bisa dijadikan bukti.

“Kemudian, juga ada syarat lain. Ketika barang yang disita itu sebagai barang yang tidak bergerak, maka dalam kondisi tertentu, penyidik bisa melakukan penyitaan. Setelah melakukan penyitaan, harus tetap meminta persetujuan penyitaan ketua pengadilan,” tukas ahli.

Terkait syarat-syarat yang lain, sambung ahli, harus dibuatkan berita acara penyitaan dan sebagainya. Inilah merupakan suatu proses untuk menjadi bukti. Lalu apa bedanya barang bukti dengan alat bukti?

Menjawab pertanyaan dari hakim Jan Manopo ini, ahli menjawab bahwa barang bukti ada di tingkat penyidikan sampai dengan prapenuntutan, ketika bukti yang telah disajikan ini dibawa ke sidang pengadilan dan akan dinilai hakim yang memeriksa perkara inilah ketika diakui sebagai alat bukti oleh hakim ini akan digunakan sebagai dasar, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 183 KUHAP, minimal dua alat bukti yang sah, untuk menjatuhkan seseorang itu bersalah atau tidak bersalah.

“Jadi singkatnya, alat bukti itu sudah dibawa ke persidangan, sedangkan barang bukti adalah suatu barang-barang yang dijadikan bukti dalam proses penyidikan. Barang bukti masih belum bisa dijadikan alat bukti,” kata ahli

Ketika barang bukti diajukan penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) lalu dilanjutkan ke persidangan dan kemudian dinilai hakim yang memeriksa perkara, maka barang bukti itulah berubah menjadi alat bukti. Jadi, yang menilai sebuah barang bukti menjadi alat bukti adalah hakim, bukan penyidik. Dan penyidik tidak akan bisa menetapkan sesuatu menjadi alat bukti, apalagi alat bukti yang sah

“Sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf (a) sampai huruf (e) sangat jelas sekali bahwa di dalam pasal 184 KUHAP ini alat bukti yang sah ialah keterangan saksi. Dan keterangan saksi sebagaimana diterangkan dalam pasal 184 ayat (1) tadi diterangkan dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP,” papar ahli

Keterangan saksi, sambung ahli, sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan. Jadi, alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf (a) tadi ketika keterangan itu saksi sampaikan dipersidangan, bukan pada penyidikan. Maka, jika ditingkat penyidikan, keterangan saksi itu tidak bisa dimasukkan sebagai alat bukti yang sah tetapi menjadi bukti.

Usai diminta untuk menjelaskan secara detail tentang barang bukti dan alat bukti, giliran penasehat hukum pemohon praperadilan mengajukan pertanyaan ke ahli. Dihadapan hakim praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini dan tim penasehat hukum termohon, tim penasehat hukum pemohon bertanya tentang surat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf (c) KUHAP.

Ahli juga diminta menjelaskan tentang kekuatan bukti surat yang disita berupa fotocopy. atau Menjawab pertanyaan ini, ahli menjawab jika bukti surat yang disita itu bisa menjadi alat bukti yang sah atau tidak dan mempunyai hubungan peristiwa pidana, sesuai dengan penilaian penyidik, artinya penyidik yang akan menilainya apakah surat-surat yang dikumpulkan itu mempunyai hubungan atau tidak dengan peristiwa pidananya.

“Bagaimana dengan kekuatan hukum surat yang hanya berupa fotocopy? Pembuktian surat sebagai konteks alat bukti harus dikesampingkan dengan konsep makna alat bukti yang sah karena surat adalah bukti formil. Konsep bukti formil hanya ada pada sengketa perdata,” jelas ahli

Tetapi jika di sengketa pidana, lanjut ahli, bukti surat adalah materiilnya. Mencari bukti materiil kemudian untuk mewujudkan kebenaran materiil, ini didalam konsep pidana. Namun di dalam perdata adalah formil. Surat adalah bentuk formil untuk mendukung bukti materiil.

Jika surat adalah formil maka harus berpijak pada hukum perdata. Dalam hukum perdata diatur dalam pasal 1888 KUHPerdata, bagaimana kekuatan bukti surat tadi yang dalam asasnya dan sifatnya adalah formil. Ahli kemudian membacakan isi dari pasal 1888 KUHPerdata.

Dijelaskan dalam pasal 1888 KUHPerdata itu, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan, termasuk surat, adalah pada akte aslinya. Apabila akte yang asli itu ada, maka salinan-salinan atau ikhtisar-ikhtisar, hanyalah dapat dipercaya karena salinan-salinan itu atau ikhtisar-ikhtisa itu sesuai dengan aslinya. Sehingga menurut pasal 1888 KUHPerdata, kalau ada surat yang dijadikan bukti, harus ada aslinya.

“Kita kemudian berpijak pada Putusan MA nomor 3609K/perdata/1985 dan Putusan MA nomor 112/perdata/1998. Di Putusan MA nomor 3609/Perdata/1985 dinyatakan, surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti,” jelas ahli

Dalam Putusan MA Nomor 112 tahun 1998 tanggal 17 September 1998, dalam amar putusannya menegaskan bahwa fotocopy surat tanpa disertai dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan di pengadilan.

Lalu bagaimana jika surat yang diajukan pelapor ke termohon berupa fotocopy dan surat itu kemudian diperiksa di laboratorium forensik (Labfor) Polri cabang Polda Jatim. Menanggapi hal ini, ahli berpendapat, jika berbicara adanya surat yang dipalsukan, harus ada formil yang mendukung tentang itu.

“Akan menjadi sebuah tanda tanya besar, jika yang diperiksa di labfor itu hanya berupa fotocopy tanpa ada aslinya. Ini ada sesuatu atau something wrong. Jika bicara tentang konteks pemalsuan, baik itu surat palsu atau surat yang dipalsukan, pasti ada aslinya untuk dinilai dan harus ada pembanding, mana yang asli dan mana yang dipalsukan,” tegas ahli

Menurut ahli, adanya surat asli itu adalah syarat formil dalam suatu pengujian perkara pemalsuan. Jadi tidak mungkin, sebuah labfor itu akan melakukan pengujian tanpa disertai dengan surat aslinya. Jika tetap dipaksakan, maka hal itu harus dipertanyakan. Jadi, kesimpulannya, fotocopy tidak bisa dipakai sebagai alat bukti yang sah.

Ahli juga menyinggung tentang penerapan pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP yang dijadikan acuan untuk menjadikan Asifa sebagai tersangka. Terkait dengan kedua pasal itu, ahli secara tegas menyatakan bahwa kedua pasal itu saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri.

Menurutnya, jika penyidik menjerat seseorang dengan pasal 263 ayat (2), penyidik juga harus bisa membuktikan adanya tersangka lain yang melanggar pasal 263 ayat (1). Karena menurut ahli, adalah hal yang janggal jika penyidik bisa menjerat seseorang sebagai tersangka dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu, namun penyidik tidak bisa menemukan siapa yang menjadi tersangka atau pelaku pembuat surat palsu, sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP. [uci/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar