Hukum & Kriminal

Terkait Kasus YKP, Kejati Jatim Akan Periksa Risma dan Armudji

Surabaya (beritajatim.com) – Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menjadwalkan pemeriksaan terhadap Walikota Surabaya Tri Rismaharini pada Kamis (20/6/2019) mendatang.

Pemeriksaan terhadap Tri Rismaharini ini sebagai saksi kasus mega korupsi di Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT Yekape.

” Wali Kota Bu Risma kita panggil sebagai saksi untuk kasus YKP pada hari Kamis, 20 Juni 2019,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan kepada¬† di Surabaya, Selasa (18/6/2019).

Risma akan dimintai keterangan terkait pelepasan aset Pemkot Surabaya ini. Selain itu, alasan pemanggilan Risma ini karena Pemkot Surabaya sebagai pelapor kasus ini.

” Selain Walikota Surabaya kita juga memanggil Ketua DPRD Surabaya Ir Armudji. Sudah kita kirimkan surat panggilannya,” ujar Didik saat dikonfirmasi.

Didik menambahkan dalam menangani kasus korupsi yang mencapai triliunan rupiah ini, pihaknya telah memeriksa 15 hingga 20 saksi. Namun, dia menyebut jumlah ini akan terus bertambah.

“Sudah sekitar 15-20 orang pastinya nanti saya ceknya. Karena akan berkembang terus Wali Kota Surabaya akan dipanggil Kejati Jatim,” lanjut Didik.

Kasus korupsi YKP dan PT YKP pernah beberapa kali mencuat. Di tahun 2012, DPRD Kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD. Saat itu pansus hak angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT YKP diserahkan ke Pemkot Surabaya, karena memang keduanya adalah aset pemkot. Namun pengurus YKP menolak.

Berdasarkan dokumen, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah atau surat ijo berasal dari Pemkot. Tahun 1971 juga ada suntikan modal Rp 15 juta dari Pemkot.

Bukti YKP merupakan milik Pemkot, terbukti sejak berdiri, Ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Wali kota Surabaya. Hingga tahun 1999, YKP dijabat Wali Kota Sunarto.

Sementara lantaran ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang menyebut Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 Wali kota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun, tiba-tiba tahun 2002, wali kota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum memisahkan diri dari Pemkot.

“Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah,” ujar Didik.

Didik menyebut kasus korupsi YKP merupakan kasus terbesar yang pernah ditangani Kejati. “Ini korupsi yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Ini rekor terbesar,” kata mantan kajari Surabaya tersebut. [uci/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar