Hukum & Kriminal

Terdakwa Pungli KTP Cabut Keterangan Soal Aliran Dana untuk Kampanye

Jember (beritajatim.com) – Sri Wahyuniati, terdakwa perkara pungutan liar pengurusan dokumen administrasi kependudukan, mencabut sebagian keterangan di berita acara pemeriksaan (BAP) saat berada di persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Wahyuniati adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jember, Jawa Timur, saat menjadi sasaran operasi tangkap tangan Kepolisian Resor Jember medio November 2018. Selain dia, polisi juga menangkap Abdul Kadar, aktivis kelompok No Eks Birokrasi (Noeb), yang berperan sebagai makelar pengurusan berkas.

Muhammad Nuril, pengacara Kadar mengatakan, Wahyuniati mencabut keterangan terkait aliran dana dalam sidang yang berlangsung pada Jumat (10/5/2019). Pekan sebelumnya, dua orang saksi juga membantah ada aliran dana kepada mereka.

Wahyuniati pun akhirnya membantah ada aliran dana untuk sejumlah orang. “Termasuk untuk keperluan kampanye (pemilu) berupa pembuatan kaos dan macam-macam,” kata Nuril, Senin (13/5/2019) malam.

Ketidaksesuaian pernyataan Wahyuniati ini dengan BAP kepolisian ini sempat dipetanyakan majelis hakim. “Yuni (mengaku) merasa tertekan pada waktu penyidikan. Itu pengakuan Yuni di persidangan,” kata Nuril.

Sementara itu, terkait aliran uang dari Kadar ke Wahyuniati secara bertahap sebanyak kurang lebih Rp 90 juta, mereka berdua bersikukuh itu adalah pinjaman.

“Ditanyakan jaksa waktu itu: kok bisa seorang Yuni pinjam dari Pak Kadar. Wong dalam rekeningnya Yuni banyak uang. Alasan Yuni tidak pegang uang cash. Jadi (aliran uang) tetap diakui sebagai pinjaman,” kata Nuril.

Menurut Nuril, Wahyuniati dan Kadar memberikan keterangan sebagai terdakwa yang memiliki hak ingkar. “Maka tergantung penilaian majelis hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan,” katanya.

Rencananya, sidang akan digelar pada Jumat (17/5/2019) dengan agenda tuntutan dari jaksa. Setelah itu tim kuasa hukum akan membacakan pledoi. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar