Hukum & Kriminal

Terapkan Sistem Pendaftaran Sekolah Jalur Zonasi, Warga Wonokusumo Gugat Mendikbud ke MA

Surabaya (beritajatim.com) – Samsudin (pemohon), warga Wonokusumo Surabaya menggugat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (termohon) ke Mahkamah Agung (MA). Hal itu terkait kebijakan pendaftaran sekolah dengan sistem zonasi yang diterapkan Termohon.

Muhammad Sholeh, selaku kuasa hukum pemohon dalam gugatannya menyatakan Termohon mengeluarkan peraturan dalam penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem zonasi, artinya peraturan ini memprioritaskan calon peserta didik harus sekolah di dekat tempat tinggalnya, dengan tidak memandang apakah sekolah tersebut berkualitas atau tidak.

“Bahwa, sistem PPDB menggunakan zonasi alih alih ingin pemerataan sekolah untuk semua siswa, agar siswa tidak terkonsentrasi sekolah di sekolah favorit, justru sistem ini tidak berkeadilan, sebab siswa yang mempunyai nilai Ujian Nasional bagus tidak bisa memilih sekolah terbaik/ favorit karena lokasi sekolah tersebut tidak dalam zonasi yang ditetapkan,” ujar Soleh dalam gugatannya.

Selain itu lanjut Soleh, bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (7) peraturan a quo.

Soleh menambahkab, sistem PPDB berdasar zonasi sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 mudah dimanfaatkan oleh orang tua siswa bagi yang ingin anaknya sekolah di sekolah berkualitas/bermutu, ketika tahu anaknya tidak cerdas dan ingin sekolah di sekolahan favorit, maka satu tahun sebelum penerimaan PPDB mereka pindah rumah di dekat sekolah favorit untuk mensiasati PPDB. ” Karena pembuktian jarak dekat dengan sekolah hanya dibuktikan dengan kartu keluarga,” ujarnya.

“Kemudian ketentuan pasal 18 ayat 3 menyataakn bahwa Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun terangga atau rukun warga yang dilegalisir okeh lurah setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Bukankah aturan ini rawan disalahgunakan? Sebab sangat mudah ketua RT atau RW membuat keterangan domisili,” ujarnya.

Bahwa, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 51 tahun 2018 tidak jelas di satu sisi mengatur PPDB menggunakan sistem zonasi, sementara dalam Pasal 18 ayat (4) menyatakan sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/sama dengan sekolah asal. “Bahwa, dalam sistem zonasi di sebuah kota maupun kabupaten dibagi beberapa zonasi, nah, bagaimana dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK dengan sekolah asal?

Bahwa, seharusnya pilihan sekolah ditentukan oleh kualitas kecerdasan calon siswanya, bukan ditentukan oleh tempat tinggalnya, hal ini menjadi lucu dan tidak mendidik sama sekali, sistem ini menjadi siswa tidak mau berlomba-lomba mendapatkan nilai ujian nasional terbaik. Namun hasilnya tidak berguna bagi jenjang sekolah berikutnya.

Bahwa, sistem PPDB zonasi bertentangan juga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo memberikan putusan membatalkan keputusan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1918) bertentangan dengan Pasal 68 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. [uci/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar