Hukum & Kriminal

Tembak Mati Bandar dan Pengedar Narkoba, Ini Pendapat Kriminolog Surabaya

Kristoforus Laga Kleden, SH, MH, , Kriminolog Untag Surabaya

Surabaya, (beritajatim.com) – Tercatat delapan pelaku dari gembong narkoba level kecil hingga besar sudah ditindak tegas terukur atau tembak mati oleh Satres Narkoba Polrestabes Surabaya.

Melalui kepemimpinan dua Kapolrestabes yakni Bigjen Pol Sandi Nugroho dan Kombes Pol Jhonny Eddizon Isir, Kasat Narkoba AKBP Memo Ardian terpaksa mengambil sikap tegas terukur karena para pelaku melawan.

Tak hanya melawan menggunakan senjata tajam  para pelaku juga memiliki senjata api rakitan. Maka guna mengamankan petugas kepolisian yang terancam jiwanya, petugas pun terpaksa mengambil sikap tegas terukur atau tembak mati.

Namun langkah tersebut buat pakar kriminolog , Kristoforus Laga Kleden, SH, MH, Fakultas Hukum UNTAG Surabaya kebijakan tembak mati tersebut belum efektif dan menimbulkan efek jera.

Kepolisian harus mencoba langkah lain yang bisa dibilang lebih efektif dalam mengatasi prilaku kejahatan narkoba di Surabaya. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah solusi yang perlu diambil. Sebab, dalam Pasal 2 ayat 1 tertuang juga tindak pidana TPPU dari hasil narkotika dan psitropika.

Berikut hasil wawancara bersama pakar kriminolog Surabaya dengan sketsa tanya jawab bersama beritajatim.com melalui sambungan telepon pribadi, Senin (28/9/2020).

Tanya: Menurut catatan beritajatim.com ada 8 pelaku yang sudah ditindak tegas terukur atau tembak mati lantaran melawan. Meski sudah ditembak mati para gembong narkoba, tapi kejahatan narkoba masih terus jalan. Bagaimana pendapat bapak?

Jawab : Pertama tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika atau narkoba tidak berdiri sendiri atau bukan kejahatan yang ‘jatuh sendirinya dari langit’.

Jadi banyak faktor banyak hal, banyak aspek yang terlibat dalam jenis kejahatan ini. Itu yang perlu kita pahami pertama dalam membahas kejahatan narkoba.

Terlepas dari adanya kurir, pengedar paket hemat, atau bahkan gembong narkoba level dua atau level satu tertinggi. Artinya bahwa para pelaku kejahatan ini sudah bertindak sangat hati-hati, tapi, jeli dan strukturnya terbentuk baik. Sehingga hal ini yang membuat kepolisian sulit mendeteksi keberadaan pelaku. Ini hal pertama yang ingin saya sampaikan secara garis besarnya.

Yang kedua apakah hasil kebijakan pemerintah dalam menghadapi pelaku tindak kriminal narkotika dengan langkah tembak mati sampai saat ini efektif? Belum juga, karena masih banyak para pelaku penyalahgunaan narkotika ini masih ada. Sebelumnya gencar adanya eksekusi hukuman mati Bali Nine di Cilacap pada 2015 lalu.

Dunia menyoroti Presiden Joko Widodo yang secara tegas menyatakan sikap pelaku tindak kejahatan tingkat internasional ini harus dieksekusi hukuman mati. Tapi sampai sekarang masih banyak kejahatan penyalahgunaan obat keras dan haram di Indonesia sampai saat ini. Terlebih dengan adanya delapan pelaku yang harus ditempuh dengan tindakan tegaa terukur atau tembak mati di Surabaya.

Gembong narkoba yang memiliki puluhan kg sabu akhirnya ditindak tegas terukur usai diberi tiga tembakan peringatan dan masih melawan, Sabtu (10/9/2020).(Manik Priyo Prabowo)

Tanya: Efektif mana dengan tindakan tegas terkur dan hukuman mati kepada pelaku gembong narkoba dibandingkan dengan penerapan pasal TPPU?

Jawab : Secara pribadi sebagai pengamat hukum Polri perlu menerapkan tambahan pasal TPPU. Hanya saja jika mau menempuh jalur ini yang bisa mengancam para gembong narkoba untuk dimiskinkan. Kepolisian atau para penegak hukum perlu mempertimbangkan langkah ‘justice collaborator’.

Langkah ini juga bisa dipertimbangkan pelaku untuk membuka semua jalur kejahatan yang sudah terbentuk. Hanya saja tak semua pelaku mau mengambil sikap ini. Bahkan ada pelaku yang lebih memilih untuk kena saksi hukuman mati.

TPPU akan berimbas besar pada profesionalitas penegak hukum. Kekayaan para pelaku penyalahgunaan narkoba cukup besar meski baru beberapa bulan menjadi pengedar. Sebab para pengedarlah yang mengatur berapa harga narkoba yang mereka jual. Para pelaku bisa menjual harga normal atau bahkan bisa dua kali lipat dengan alasan barang langka.

Terlebih para pelaku juga merasa membutuhkan untuk kebutuhan konsumsi tenaga berlebih. Kebutuhan tenaga ini menjadi permintaan utama karena hampir semua pemakai mengalami kerusakan organ tubuh. Rusaknya organ tubuh juga dikarenakan merokok sampai memakai narkoba berbagai jenis. Kondisi inilah yang membuat para pengedar narkoba baik level 4,3,2 hingga 1 atau tertinggi akan kaya mendadak.

Kekayaan ini sangat membantu keluarga besar pelaku, maka patut jika pelaku banyak yang takut dengan penambahan pasal TPPU.

Tanya: Pertanyaan yang terakhir, apa alasan paling utama Polri mengambil langkah penambahan pasal TPPU tersebut?

Jawab: Akan berdampak besar buat pelaku dan keluarga besarnya. Meski alasan utama para gembong narkoba tak dikenai pasal tambahan TPPU karena sulit mengungkap jaringan, pengungkapan kasus membutuhkan waktu yang lama, dan membuat para petugas harus bekerja ekstra. Namun tingkat profesionalitas penegak hukum akan diuji dan menjadi sorotan.

Baik menjadi sorotan di kalangan internal maupun publik yang pandai mengkonsumsi informasi. Terlebih dunia juga akan mempertimbangkan bagaimana profesionalitas penegak hukum yang fokus terhadap kasus TPPU ini.

Saya mencontohkan kembali jika melihat para gembong narkoba leval 1 dan 2 yang divonis hukuman mati juga butuh waktu lama untuk eksekusi. Sehingga penerapan TPPU ini sangat efekrif membuat jera para pelaku gembong narkoba. Karena usai kaya mendadak, mereka juga akan merasakan miskin mendadak pula.

Kristoforus Laga Kleden, SH, MH,
Kriminolog, Fakultas Hukum UNTAG Surabaya. Beliau lulus S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya dan S2  Universitas Diponegoro Semarang. Lahir di Flores, Nusa Tenggara Timur, 20 Agustus 1963 senior bidang hukum ini juga gemar bermain gitar dan Liverpoll menjadi tim di Liga Inggis andalannya.





Apa Reaksi Anda?

Komentar