Hukum & Kriminal

Tangkap Bupati Bangkalan, Kuasa Hukum Sebut KPK Pencitraan

Bupati Bangkalan saat dikawal ketat petugas KPK dan juga dari kepolisian usai menjalani pemeriksaan di Polda Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron di gedung Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim, Rabu (7/12/2022) petang. Tak banyak pertanyaan yang diajukan KPK terhadap orang nomor satu di Bangkalan tersebut.

“Hanya tiga atau empat pertanyaan saja, itupun tak berkaitan dengan pokok materi perkara,” ujar Suryono Pane, kuasa hukum Abdul Latif Amin Imron.

Suryono Pane mengatakan, dalam menangani kasus ini KPK terlalu berlebihan dan ada kesan pencitraan.

“Kalau dipanggil KPK harusnya ya langsung dibawa ke KPK, ini kenapa harus dibawa ke sini (Polda) dulu. Dan di sini hanya seremonial saja, ada 3 atau 4 pertanyaan dan ga masuk pokok materi,” ujarnya, Rabu (7/12/2022).

Kaitannya dengan materi pokok perkara, dia menambahkan sebelum pemeriksaan dirinya sudah bertemu dengan lima tersangka dan semua menyatakan selama proses seleksi assessment yang disangkakan oleh KPK bahwa Bupati minta uang.

“Tidak pernah sama sekali, dan mereka tidak pernah juga menyerahkan uang ke bupati,” tegasnya.

Terkait siapa yang komuniasi dan siapa yang meminta uang, Suryono Pane mengatakan hal itu yang menjadi tanda tanya besar pihaknya.

“Bupati kan tidak menerima uangnya, yang menerima dan komunikasi adalah pansel yaitu Sekda, PLT BKD, kemudian ada satu Namanya Erwin, ini lebih ke rekayasa hukum,” ujarnya.

Fakta hukumnya pada saat pemeriksaan awal mereka diarahkan, padahal uang itu tidak sepersen pun sampai kepada bupati.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan sebagai tersangka suap jual beli jabatan.

Tim penyidik KPK juga telah menggeledah 14 lokasi berbeda. Di antaranya rumah pribadi bupati, Kantor DPRD, Dinas PUPR, Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan.

Kemudian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan Pangan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. [uci/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar