Hukum & Kriminal

Diduga Dibackingi Oknum Perangkat Desa

Tambang Pasir Ilegal Kediri Dihentikan Paksa

Kediri (beritajatim.com) – Tambang galian C milik seseorang berinisial BS di Dusun Jember, Desa Pare Lor, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri dihentikan paksa oleh pemilik izin resmi dari CV Adhi Djojo Kediri. Selain diduga tidak berizin, aktivitas pertambangan tersebut juga ditengarai telah menyerobot kawasan tambang milik CV Adhi Djojo.

“Tadi kami menghentikan kegiatan penambangan ilegal yang diduga dilakukan oleh saudara BS bersama pekerjanya. Mereka tidak memiliki izin. Bahkan, diduga keras aktivitas pertambangan tersebut dibackingi oleh oknum perangkat desa,” kata Imam Muklas, selaku kuasa hukum CV. Adhi Djojo, Jumat (12/7/2019).

Sempat terjadi keributan ketika CV Adhi Djojo datang ke lokasi tambang untuk menghentikan paksa aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Mereka memaksa para pekerja tambang berhenti dan mengeluarkan dua unit exavator yang digunakan untuk menambang dari lokasi.

CV Adhi Djojo merupakan perusahan pertambangan yang sudah mengantongi izin dari Gubernur Jawa Timur. Izin Usaha Pertambangan atau IUP-nya Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/61/15.02/VII/2017.

Sementara BS adalah pihak lain yang diduga tidak memiliki izin resmi. Tetapi BS melakukan pertambangan di kawasan milik CV Adhi Djojo.¬† BS membuat kemudian membuat surat pernyataan yang mengakui sudah ‘menyerobot’ kawasan tambang tersebut.

Isi surat pernyataan tersebut adalah ‘Dengan Ini Saya Menyatakan dan Bertanggung Jawab Penuh atas Penambangan Yang Saya Lakukan di Wilayah UP dan OP CV. Adhi Djojo mulai terhitung Tanggal 8 Juli 2019′ (awal kegiatan pertambangan). Benar-benar Saya Lakukan Dengan Sadar dan Tanpa Izin Dari Direktur Pemilik Izin CV Adhi Djojo’. Surat pernyataan itu dibuat di Kunjang, 8 Juli 2019 da ditanda tangani oleh BS diatas materi Rp 6.000.

Masih kata Imam Muklas, pihak CV Adhi Djojo meminta Polres Kediri untuk menindak tegas pelaku penambangan ilegal tersebut. Selain itu, pihaknya juga mendesak pemerintah daerah memberikan sanksi keras kepada oknum perangkat desa apabila terbukti menjadi backing terhadap tambang ilegal. [nng/ted].

Apa Reaksi Anda?

Komentar