Hukum & Kriminal

Tak Dinafkahi Lahir dan Batin Jadi Alasan Hakim PN Pamekasan Ini Laporkan Kepala Disperpusip Kabupaten Mojokerto

Tiga saksi diambil sumpah dalam sidang kasus KDRT yang menjerat Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Disperpusip) Kabupaten Mojokerto, Ustadzi Rois. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Tiga saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang kasus Kekerasaan Dalam Rumah Tangga (KDRT), salah satunya yakni korban yang tak lain istri terdakwa, Ustadzi Rois. Sunarti memberikan keterangan kepada Ketua Majelis Hakim jika selama menikah tidak diberikan nafkah lahir dan batin.

Dalam sidang yang digelar di ruang Candra Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tersebut, saksi mengaku sering mendapatkan kata-kata kasar dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Disperpusip) Kabupaten Mojokerto tersebut.

Saksi Sunarti merupakan pasangan suami istri (pasutri) yang menikah sejak tanggal 18 Oktober 2014 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Kediri. Setelah menikah dengan terdakwa saksi yang bekerja sebagai hakim di PN Pamekasan tidak pernah diberikan nafkah materiil berupa uang belanja atau uang bulanan.

“Masih suami saya. Kami menikah 18 Oktober 2014 di Kediri. Sebelumnya ada masalah sejak perkawinan, saya berusaha mengalah. Bermula dari SMS saat saya di Kalimantan, saya tidak boleh pulang ke Mojokerto tanpa izin dia (terdakwa, red). SMS saya dijawab ‘Jangan pulang ke rumah kita nanti ketemu di pengadilan’,” ungkapnya, Kamis (12/3/2020).

Saksi mengaku beberapa kali terdakwa meminta uang kepada saksi untuk urusan keluarga dari terdakwa. Terdakwa sering menekan saksi dengan mengatakan ingin mengakhiri pernikahan dan sering menyebut atau memanggil saksi dengan kata-kata kasar sehingga saksi merasa sakit hati.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami depresi. Yakni mengalami Gangguan Suasana Perasaan Kategori Depresi (Minor Depresivve Disorder sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Spikologi Nomor : R/001/I/2019/Bagpsi. Selanjutnya sidang akan digelar pekan depan dengan agenda masih mendengarkan saksi.

Sementara sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Hendra Hutabarat dengan JPU, Ivan Yoko dan Kusuma Wardani. Usai persidangan, terdakwa Ustadzi Rois maupun kuasa hukum terdakwa, Vira Meyrawati Raminta enggan berkomentar. Sebelumnya, Ustadzi Rois ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus KDRT sejak Agustus 2019 lalu.

Penetapan tersangka setelah pihak Polres Mojokerto menggelar gelar perkara dan tersangka diduga terbukti melakukan tindakan penelantaran dan kekerasan fisik maupun psikis. Sedikitnya, ada lima alat bukti yang sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

Lima alat bukti tersebut yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka. Ustadzi Rois dijerat pasal 45 dan 49 ayat 2 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman maksimal 3 tahun penjara atau denda paling banyak Rp9 juta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Yakni dengan ancaman maksimal 3 tahun penjara atau denda paling banyak Rp9 juta.[tin/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar