Hukum & Kriminal

Sidang Eksepsi Kepala Inspektorat Bojonegoro

Syamsul Hadi Merasa Tidak Korupsi tapi Sekadar Melanggar Administrasi

Bojonegoro (beritajatim.com) – Sidang pembelaan atau sidang eksepsi mantan Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Syamsul Hadi digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (25/7/2019) lalu. Dalam sidang tersebut, Penasehat Hukum terdakwa menilai kliennya tidak melanggar hukum tindak pidana korupsi (Tipikor).

“Seharusnya terdakwa hanya melanggar administrasi, bukan tindak pidana korupsi,” ujar Penasehat Hukum terdakwa Syamsul Hadi, Bayu Wibisono, Senin (29/7/2019)

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dana honorarium auditor, atau melanggar Pasal 2 dan 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor. Sebagai Kepala Inspektorat Bojonegoro, terdakwa diduga telah menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan audit internal dari tahun anggaran 2015 – 2017, dengan nilai kerugian negara Rp1,7 miliar.

JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Dekry Wahyudi mengatakan, dari hasil sidang dengan agenda pembacaan eksepsi dari terdakwa, disebutkan bahwa terdakwa menilai apa yang dilakukan bukan masuk pidana Tipikor. Namun, terdakwa seharusnya masuk pelanggaran administrasi

“Kalau dari pembelaan mereka (terdakwa) bukan masuk ranah Tipikor tapi lebih pada ranah administrasi,” ujar Dekry. Sidang selanjutnya akan digelar pada Kamis (1/8/2019) dengan agenda tanggapan eksepsi dari Jaksa Penuntut Umum.

Sebelumnya, terdakwa juga melakukan gugatan praperadilan. Namun, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro menolak gugatan terdakwa karena pokok perkara sudah disidangkan sebelum praperadilan diputuskan. Materi praperadilan juga digunakan dalam sidang eksepsi yakni tentang dasar-dasar aturan yang dinilai tidak sesuai terhadap status tersangka yang diberikan Kejaksaan terhadap kliennya.

Salah satunya, penetapan tersangka yang diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan wewenang ini, lanjut Bayu Wibisono, seharusnya bisa diselesaikan melalui hukum administrasi negara yang diselesaikan sendiri oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). [lus/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar