Hukum & Kriminal

Soal Putusan Hakim Lahan Jeruk di Dau Malang, Begini Tanggapan 2 Pihak

Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang

Malang (beritajatim.com) – Kasus sengketa lahan jeruk di Dusun Selokerto, Desa Selorejo, Kecamatan Dau Kabupaten Malang, baru saja diputuskan majelis Hakim. Kuasa hukum warga yang mengajukan gugatan class action, Wiwid Tuhu Prasetyanto S.H, M.H, mengaku kecewa dengan keputusan majelis hakim yang menilai bahwa, warga tidak bisa merumuskan nilai kerugian.

Dan juga tidak bisa menerangkan bagaimana model distribusi kerugian, karena dalam perkara ini yang dikehendaki oleh para penyewa justru hanya dilanjutkan sewa menyewa lahan, bukan minta ganti rugi.

“Jadi menurut hemat kami, adalah janggal kalau minta penegasan adanya sewa menyewa, untuk para penyewa yang saat ini juga sudah jelas penguasaan atas asetnya, sehingga tidak perlu bingung pendistribusian perjanjian sebab orangnya juga sudah jelas dan tanaman yang mana juga judah jelas. Tapi dalam hal ini oleh majelis hakim, dianggap tidak bisa menentukan kerugian beserta mekanisme distribusi ganti ruginya,” ungkap Wiwid Tuhu, Selasa (25/5/2021).

Kata Wiwid, bagaimanapun keadaannya, pihaknya tetap menghormati keputusan Hakim. “Cuma karena menurut kami itu tidak adil maka akan kami lanjutkan mencari keadilan kami akan ajukan upaya hukum banding, biar kami mendapatkan keputusan yang adil. Jadi mohon dicatat bahwa perkara ini tidak berhenti disini, kami akan terus berjuang untuk petani yang sudah menanam tapi belum cukup mendapatkan keuntungan, kiranya akan mendapatkan keadilan,” tegas Wiwid.

Masih kata Wiwid, putusan hakim sejauh ini bukan berarti penyewa kalah dan dianggap tidak berhak atas tanaman jeruk, karena putusan tersebut adalah putusan sela mengenai formalitas gugatan saja.

“Itu putusan sela, belum masuk ke pokok perkara tentang penyewa ini berhak atau tidak atas tanaman jeruknya, jadi tolong dipahami benar terkait proses peradilan yang sedang berjalan,” beber Wiwid.

Sementara itu, Kuasa Hukum Kepala Desa Selorejo, Didik Lestariyono, S.H., M.H  menilai gugatan Purwati cs sebenarnya cacat formil. Gugatan Penggugat, yang disusun oleh kuasa hukumnya terdapat cacat formil sehingga gugatan Penggugat, tidak dapat diterima atau ditolak atas perkara perdata nomor 214/Pdt.G/2020/PN.KPN, Selasa (25/5/2021).

“Terimakasih kepada yang mulia majelis hakim yang telah dengan sangat cermat memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan yang dibacakan hari ini sungguh sangat memenuhi rasa keadilan bagi pemerintah Desa Selorejo, terutama juga bagi seluruh masyarakat Desa Selorejo yang selama ini memang berharap tanah TKD di kelola oleh Desa, bukan di sewakan ke perorangan,” terang Didik.

Didik menjelaskan, gugatan para penggugat tidak dapat diterima karena banyak terdapat cacat formil di sana-sini. Dimana gugatan penggugat, tidak dapat diterima karena cacat formil (N.O).

“Meski demikian dari awal sebenarnya kami tahu niat dibelakang mereka mengajukan gugatan ini. Tapi perlu dicatat kami juga tahu langkah cantik untuk menanggulanginya,” terang Didik.

Didik bilang, dalam repliknya, kuasa hukum Penggugat mengatakan bahwa pihaknya tidak mengerti hukum acara di Pengadilan. Tapi faktanya justru keliru.

“Hanya saja sebagai rekan sejawat, saya secara pribadi tetap menghormati isi repliknya karena itu bagian dari kewajibannya. Sejatinya kita semua adalah saudara,” Didik mengakhiri. (yog/ted)



Apa Reaksi Anda?

Komentar