Hukum & Kriminal

Soal Pidana Tambahan Kebiri Kimia, Ini Kata IDI Cabang Mojokerto

Ketua IDI Cabang Mojokerto, Dr Rasyid Salim SpKJ. Foto : misti/beritajatim

Mojokerto (beritajatim.com) – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tetap pada sikap awalnya tak bersedia mengeksekusi hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual. Ini keterangan IDI Cabang Mojokerto terkait pidana tambahan kebiri kimia, terpidana kasus pelecehan dan kekerasan anak, M Aris (20).

Ketua IDI Cabang Mojokerto, Dr Rasyid Salim SpKJ mengatakan, IDI wilayah Jawa Timur memang kurang sepakat terkait kebiri kimia karena melanggar kode etik kedokteran. “Pertama kita harus lihat prosedurnya dulu. UU nya bagaimana? Prosedur seperti apa? Obat-obatnya apa? Kan begitu,” ungkapnya, Selasa (27/8/2019).

Masih kata Dr Rasyid, pelaksanaan eksekusi kebiri kimia juga harus dilihat siapa yang menjadi eksekutor maupun cara pemberian obat. Apakah hanya hanya men injeksi kan saja dan untuk eksekutor memang diakui IDI Wilayah Jawa Timur memang kurang sepakat.

“Itu melanggar kode etik kedokteran, tidak ada satu kompetensi kita untuk pengkebirian. Seperti yang dibilang Ketua IDI Wilayah, memang kita tidak berkompetinsi untuk pengkebirian itu. Belum ada untuk permintaan apapun (Kejari, red). Mungkin komunikasi kepada IDI cabang, mungkin mereka komunikasi dengan IDI Pusat yang membuat UU,” jelasnya.

Menurutnya, IDI tidak menolak tetapi IDI sebagai eksekutor tidak berkompeten. Dr Rasyid menegaskan, jika IDI tidak menolak apapun karena sebagai warga negara yang baik, IDI tidak bisa menolak apapun yang diperintahkan negara. Tetapi menurutnya, IDI tidak berkompenten dalam hal tersebut.

“Eksekutor ini siapa? Kompetensi kita siapa? Dokter kan macam-macam, ada dokter spesialis apa yang berkompenten? Dokter umum atau dokter yang ditunjukan? Tidak ada etika kita sebagai eksekutor, tidak ektis. Ini yang diberati IDI tapi semua terserah UU, kita tidak bisa berbuat apa-apa,” lanjutnya.

Jika dalam Undang-undang mengatakan eksekutornya harus dokter, pihaknya tidak bisa menolak dan harus diikuti apa yang dikatakan negara tapi ada beberapa pertimbangan. Termasuk pemantauan nantinya karena penyuntikan kebiri kimia mempunyai efek samping.

“Apa harus menyuntik atau bagaimana? Berapa kali infeksi agar bisa reda nafsu, hasrat. Pemantauannya kepada siapa? Efek samping? Diinjeksikan dimana? Kita belum dapat edaran. Yang saya baca, ada bahaya karena ini masalah hormon. Pengurangan hormon, kalau ada testosteron kurang ada beberapa hal yang bisa terjadi,” tegasnya.

Karena menurutnya, ia belum mengetahui jenis obat yang akan digunakan. Untuk suntik kebiri kimia di luar negeri, lanjut Dr Rasyid, ada beberapa obat yang dipakai. Namun di Indonesia, belum tahu jenis obatnya karena ini baru pertama kali.

“Kalau obat tersedia di Surabaya, di Indonesia tersedia tapi belum ada ketentuan bagaimana yang ditunjukkan. Kelas rumah sakit eksekutor itu RS yang mana, apa RSU kelas B atau C. Dilakukan dimana, di kejaksaan atau dilakukan dimana. Kita masih butuh penjelasan lebih kongkrit tentang itu,” paparnya.

Menurutnya, kode etik bisa dilanggar ketika ada UU. Namun pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan dari IDI Pusat maupun Wilayah terkait hukuman tambahan kebiri kimia tersebut. Pasalnya, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto belum mengkomunikasikan dengan IDI Cabang Mojokerto terkait hal tersebut.

“Untuk pusat mungkin sudah saya tidak paham, turun ke bawah belum. Belum ada koordinator. Jika kita ajak rundingan kita akan rundingan, saya tidak mungkin buat terobosan atau keputusan tanpa melihat IDI pusat dan wilayah. Kita harus satu kata. Kalau IDI wilayah, justru IDI cabang akan mengatakan begini,” urainya.

Dr Rasyid menjelaskan, jika IDI Cabang Mojokerto dibutuhkan dalam hal ini tidak bisa mengatasi berarti IDI Wilayah atau IDI Pusat yang akan melakukan. Karena menurutnya, IDI di Mojokerto tidak berdiri sendiri karena apa yang sudah disepakati oleh organisasi profesi tersebut.

“Ini mencakup satu profesi, mencakup tentang eksekutor, mencakup tentang tindakan yang betul-betul. Kalau saya tidak mampu mungkin wilayah, kejaksaan akan bertemu dengan IDI wilayah. Kita akan tetap konsultasi, jika wilayah ok. Eksekutor siapa di Mojokerto?,” pungkasnya.[tin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar