Hukum & Kriminal

Soal Pidana Tambahan Kebiri Kimia di Mojokerto, Ini Kata Kuasa Hukum

Kuasa hukum terpidana kasus pelecehan dan kekerasan anak saat ditemui di LP Klas IIB Mojokerto. Foto : misti/beritajatim

Mojokerto (beritajatim.com) – Kuasa hukum terpidana kasus pelecehan dan kekerasan anak akan mengajukan banding terkait pidana tambahan berupa kebiri kimia yang dijatuhkan kepada terpidana, M Aris (20). Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab moral.

Kuasa hukum terpidana, Handoyo mengatakan, terpidana warga Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto ini tidak seperti orang pada umumnya. “Jadi dia itu tidak bersikap seperti manusia pada umumnya, pandangan kosong,” ungkapnya, Senin (26/8/2019).

Menurutnya, pidana tambahan berupa kebiri kimia terpidana yang berprofesi sebagai tukang las ini harus dikaji ulang. Meski dalam penyidikan sudah ada psikolog yang diterjunkan namun hanya sebatas mencari tahu apakah terpidana bisa menjawab pertanyaan apa tidak.

“Dia ada spek yang lain selain normatif, secara normatif dia memang melakukan perbuatan itu. Tapi sebetulnya harus dikaji ulang kenapa dia melakukan seperti itu. Jadi menurut saya ada kajian yang lain yang selain dilakukan secara fisik. Secara psikologis ada sesuatu yang dilakukan,” katanya.

Menurutnya, setiap pertanyaan belum tentu bisa dijawab terpidana. Sehingga pihaknya meminta agar pidana tambahan kebiri kimia tersebut harus ditinjau kembali. Handoyo menegaskan, jika apa yang dilakukan terpidana seperti ada dorongan kuat untuk melakukan.

“Banyak pertanyaan yang tidak nyambung, pemeriksaan psikologi belum mendalam. Jadi begini secara hukum pidana memang belum sampai ke kajian-kajian yang sifatnya apa ada sesuatu gangguan. Istilahnya orang kepribadian ganda dan sebagainya. Dalam tatapannya sekarang belum bisa tercapai,” ujarnya.

Menurutnya, kelainan belum tentu kelainan jiwa tapi kelainan bisa menjadi sesuatu yang sifatnya dia melakukan itu (pemerkosaan, red) didasarkan atas adanya suatu dorongan yang kuat untuk melakukan itu. Seperti dilakukan di toilet masjid yang menurutnya jika orang normal tidak akan melakukan disana.

“Saya harapkan dari keluarga juga care, bukan masalah apa-apa. Bukan masalah dana, saya tahu kondisinya dia seperti itu. Tapi memang saya agak sulit berkomunikasi dengan dia. Jadi banding itu saya upayakan untuk bisa banding, jadi dia tidak mungkin bilang minta banding. Tapi itu adalah upaya saya sebagai tanggungjawab moral saya saja,” tegasnya.

Setelah inkra, lanjut Handoyo, kondisi terpidana justru terlihat lebih bebas berbicara dan santai dibanding saat menjalani persidangan seperti tertekan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan terpidana dan keluarga terkait upaya hukum yang akan ditempuh kuasa hukumnya.

“Kasasi sudah lewat, sudah inkrah. Apa mengajukan PK atau tidak saya akan tanyakan dia apakah mengajukan atau tidak. Karena berdasarkan kajian dari IDI yang diminta untuk mengeksekusi perkara suntik. Dia (IDI, red) tidak berkenan karena PP nya belum ada, dia bukan eksekutor, dia bukan algojo,” jelasnya.

Selain Peraturan Pemerintah (PP) tentang pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia belum ada, teknis pelaksanaannya juga belum jelas. Seperti harus berapa lama dan berapa kali kebiri kimia tersebut dilakukan juga belum jelas. Meski secara prespektif, hukuman tersebut layak diterima terpidana.

“Sebetulnya diluar aspek normatif, diluar prespektif pada korban ya dia harus mendapatkan perhatian yang khusus. Kalau prespektif korban yang memang sudah layak karena dia melakukan, dia menimbulkan dampak psikologi dan sebagainya. Secara hukum harusnya dia memperoleh bantuan yang lebih,” lanjutnya.

Handoyo menambahkan, terpidana bukan sebagai kambing hitam tapi orang melakukan perbuatan pidana pasti ada alasannya. Bukan hanya karena melakukan saja, namun pemerintahan juga harus memberikan bantuan khususnya pelaksanaan eksekusi suntikan itu karena harus melibatkan tiga kementrian.

“Yakni Kementrian Sosial, Kementrian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan HAM. Harusnya bersinergi bagimana yang terbaik. Dari segi hukum sudah inkrah kecuali PK. Sebetulnya pidana tambahan ini tidak melanggar HAM tapi PP nya saja yang belum ada. Payung hukumnya saja belum ada,” paparnya.

Sehingga pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto terkait eksekusi tersebut, lanjut Handoyo, juga tidak terlalu jelas. Yakni bagaimana cara eksekusinya, dengan suntikan apa, siapa yang melakukan karena IDI sudah menolak.

“Harus suster, harus paramedis harus siapa. Saya kasihan bukan pada perbuatan tapi yang melihat ada yang aneh dari terdakwa. Di persidangan dia bilang suka menonton internet, foto tapi di majelis ditanyakan tidak ada anak-anak seperti korban. Ini menjadi satu pertanyaan yang harus dijawab,” pungkasnya.[tin/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar