Hukum & Kriminal

Soal Kasasi MA, Ini Tanggapan Resmi Penasehat Hukum Guntual Laremba

Tuty Rahayu Penasehat Hukum

Sidoarjo (beritajatim.com) – Tuty Rahayu Penasehat Hukum terdakwa Guntual Laremba  menanggapi kasasi Mahkamah Agung (MA) kasus gelar ijasah S1 Sarjana Hukum yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 847/PID.SUS/2019/PN SDA Tanggal 27 Mei 2020.

Seperti rilis yang diterima beritajatim.com, terkait putusan kasasi 33 K/Pid.sus/2021 yang tertera pada laman resmi Mahkamah Agung (Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id) dan SIPP pengadilan Sidoarjo (Sipp.pn-sidoarjo.go.id).

Ada beberapa poin pernyataan yang disampaikan oleh Tuty Rahayu. Yakni pada perkara ini yang menjadi pokok dan atau awal perkara yang dilaporkan oleh pelapor merupakan perkara penggunaan gelar tanpa hak.

Terkait Ijazah yang disangkakan adanya gelar palsu yang dimiliki oleh saudara Guntual Laremba berasal dari surat- surat pribadi antara Debitur dan Kreditur BPR Jati Lestari.

Bahwa yang disangkakan penggunaan gelar palsu oleh Jaksa Penuntut Umum maupun penyidik dan atau para pihak dalam perkara, tidak dapat membuktikan secara jelas dengan bukti-bukti yang valid.

Mengenai bukti-bukti pihak yang diduga ijazah palsu tidak dapat menunjukkan justru menunjukkan copy to copy yang sudah dilegalisir dari universitas sehingga bahwa benar keabsahan dan keaslian ijazah tersebut dan terbukti bahwa saudara Guntual telah menyelesaikan pendidikan strata satu dengan gelar hukum dan penulisan yang termaktub dalam ijazah sesuai dengan peraturan Menteri riset, teknologi dan Pendidikan tinggi Nomor 59 tahun 2018 dan Permendikbud 154 thn 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.

“Dalam Riwayat perkara dengan nomor 847/Pid.Sus/2019/PN SDA pada hari rabu tertanggal 27 Mei 2020, Pengadilan Negeri Sidaorjo telah memutuskan bahwa terdakwa Guntual tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum, membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,” tulis Tuty dalam rilisnya Minggu (2/5/2021).

Tuty juga menjelaskan bahwa tertanggal 28 Mei 2020 Jaksa Penuntut Umum  mengajukan Kasasi. Pada tanggal 3 Maret 2021 keluar putusan pada laman resmi kepaniteraan.mahkamahagung.go.id yang menyatakan bahwa putusan terhadap nomor perkara yang diajukan oleh penuntut umum dengan Nomor perkara 33 K/Pid.Sus/2021 status Kabul dengan Majelis hakim Dr. Gazalba Saleh, SH., MH., Dr. H. Eddy Army, SH., MH., H. Andi Samsan Nganro, DR.,SH.,MH. Sehingga atas putusan ini terdakwa dijatuhi hukuman 2 bulan penjara.

“Pada tanggal 3 Maret 2021 keluar putusan pada lama resmi PN Sidoarjo melalui system informasi penelusuran perkara yang dimuat pada laman sipp.pn-sidoarjo.go.id yang menjelaskan putusan kasasi dengan susunan majelis hakim tunggal DR.Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H., yang mana hal ini berbeda dengan apa yang tertulis di website resmi mahkamah agung.

“Bahwa adanya kesimpangsiuran informasi yang termaktub dalam laman resmi 2 institusi penegak keadilan ini menjadikan terdakwa merasa dipermainkan dan direndahkan harkat dan martabatnya,” tambah Tuty.

Ia juga menyayangkan telah beredar di media yang memberitakan adanya putusan ini, namun yang menjadi kejanggalan adalah adanya perbedaan informasi pada 2 halaman instansi tersebut masing-masing memiliki informasi yang berbeda sehingga jelas ini merusak citra dan martabat terdakwa sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Tuty menyebut bahwa terkait atas keterangan kedua saksi Ahli yang menyatakan di BAP adalah seorang ahli pidana dan ahli budaya ternyata pada saat di muka persidangan dengan jelas menyampaikan bahwa tidak mengakui sebagai ahli dan hal ini patut diduga memberikan keterangan palsu sesuai pasal 184 ayat 1 KUHAP yang disebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

“Bahwa terhadap JPU mendakwa ancaman 10 tahun dan denda Rp 1 miliar namun didalam tuntutan hanya 3 bulan bisa disimpulkan bahwa JPU ragu-ragu atau tidak mampu membuktikan alat bukti. Dengan dasar pertimbangan hakim MA kami selaku PH menyimpulkan bahwa putusan hakim melakukan kekhilafan sehingga kami akan melakukan upaya hukum PK,” tegasnya.

Masih kata Tuty, tentunya terhadap putusan kasasi terdakwa menduga adanya bentuk kriminalisasi dan pembungkaman dikarenakan terdakwa adalah aktifis pejuang mahkamah kebenaran dan menganggap putusan yang dijatuhkan hanya 2 bulan ini adalah pelecehan hukum, terlebih setingkat hakim MA dan seyogyanya hukum harus ditegakkan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Adapun implementasi penegakan undang-undang harus lah mendahulukan hak asasi manusia terlebih kesimpang siuran keadministrasian dan putusannya hanya Hakim Tunggal dan disisi lain berbeda. Tentunya ini mencoreng nama baik selaku terdakwa dan mengindikasikan bahwa putusan ini diduga ada permainan oknum yang ingin mencemarkan nama baik terdakwa.

“Dalam aplikasi penerapan KUHAP dan undang-undang hak terdakwa seharusnya didahulukan bukan atas dasar “pesanan” atau keinginan beberapa pihak yang memiliki capital power sehingga bisa mempermainkan kasus seenak mereka dan ini akan merusak citra hukum di negara kita ketika oknum penegak hukum yang melanggar hukum. Ada semboyan, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak melakukan kejahatan,” sebut Tuty menutup. (isa/ted)


Apa Reaksi Anda?

Komentar