Hukum & Kriminal

Soal Gugatan ke PTPN XII Pancursari, Ini Kata Kuasa Hukum Warga Tegalrejo

Malang (beritajatim.com) – Kuasa Hukum Warga Desa Tegalrejo, Reza Trianto membantah berita berjudul Menangi Gugatan, PTPN XII Pancursari Akan Tertibkan Lahan Sengketa.

“Bersama ini kami sampaikan fakta-fakta dalam persidangan sebagai hak jawab kami sesuai gugatan Class Action, oleh Advokat Reza Trianto pada Law Office Reza and Associates Kuasa hukum Tegalrejo, selaku Penggugat “Perbuatan Melawan Hukum dan ganti Rugi sebasar Rp.30,170,- Triliun (tigapuluh triliun seratus tujuhpuluh Milyar Rupiah), melawan Direksi PTPN XII sebagai tergugat-1, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ka BPN sebagai tergugat-2,” terang Reza, Senin (3/6/2019).

Menurut Reza, gugatan yang berjalan selama 1 (satu) tahun itu mengenai keberatan (Eksepsi) acara atau prosedur yang disampaikan oleh Para Tergugat, yaitu mengenai kewenangan absolut (kewenangan mengadili, gugatan obscur libel (kabur /tidak jelas), dll, telah Diputus oleh majelis Hakim dalam perkara No.115/PDT.G/2018/PN.Kpn, yaitu Menolak Keberatan Eksepsi Para Tergugat (PTPN & BPN).

“Kemudian persidangan memasuki acara pembuktian materi gugatan, dimana atas fakta-fakta, bukti-bukti, saksi-saksi, keterangan ahli, pemeriksaan setempat (PS), dll, terdapat fakta-fakta,” ujarnya.

Kata Reza, fakta itu yakni, pasca kemerdekaan RI tahun 1945, masyarakat berjuang menebangi, menduduki lahan ex kebun Belanda, dan sudah dikuasai seluruhnya di wilayah yang kemudian hari menjadi Desa Tegalrejo, oleh Masyarakat.

Bahwa pada tahun 1980 berdiri Desa Tegalrejo difinitif, bersamaan pemberian lahan Garapan Pertanian oleh Gubernur Jatim, sehingga sejak tahun 1980 ribuan warga membuat sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah atau rumahnya.

Reza melanjutkan, permasalahan timbul ketika terbit SK. Menteri Agraria No.35/HGU/DA/1988 tentang pemberian HGU pada PTPN XXIII (sekarang menjadi PTPN XII), dimana SK tersebut mempunyai persyaratan, al. Wajib menyelesaikan apabila ada pendudukan masyarakat (ganti rugi, dll), serta wajib mendaftarkan, apabila hal-hal tersebut tidak dilaksanakan. Maka SK ini atau HGU ini dengan sendirinya batal, akibat tidak dilaksanakan persyaratan tersebut oleh PTPN XII, maka SK tersebut secara materi MATERI sudah sudah batal.

Bahwa pada tahun 1996 Menteri Agraria Menerbitkan SK No.3 /1996 tentang Penataan Ulang. Serta SK.No. 4/1996 tentang Pembatalan Secara SK No. 35/HGU/DA/1988, sehingga secara Materi dan Formil SK.No. 35/HGU/DA/1988, sudah batal.

Bahwa tahun 2010 terbit Sertifikat HGU (SHGU) No. 2 tahun 2010 atas Nama Tergugat-1 (PTPN.XII), dan dipepanjang pada tahun 2015, dasar terbitnya SHGU tersebut SK Mendagri No. 35/HGU/DA/1988, yang sudah batal.

Sehingga, sesuai hukum dan sesuai 4 orang AHLI, termasuk Ahli Dr.Urip Santoso , ahli agraria Univ.Airlangga, yang dihadirkan Tergugat-1 (PTPN.XII), menerangkan bahwa SHGU No.2 tahun 2010 an. PTPN XII tersebut TIDAK SAH.

Karena terbitnya atas Dasar SK.No. 35/HGU/DA/1988, yang sudah batal. Bahkan menurut Ahli Pidana Dr. Setiyono, SH, MH, juga Dekan Fak Hukum Unmer, menerangkan perbuatan Para Tergugat terdapat PIDANA pemalsuan surat dalam akta autentiq vite Pasal 264, 266 KUHP, serta penyalahgunaan wewenang vite Pasal 424 KUHP, hal ini bersesuaian dengan Laporan kami ke BARESKRIM MABES POLRI, No. LP/B/837/VII/2018/BARESKRIM tanggal 11 Juli 2018 yang saat ini sudah berproses.

“Selain dasar terbitnya SHGU No.2 tahun 2010 an.PTPN XII secara melawan hukum, TIDAK SAH, terdapat banyak Hal-hal yang melanggar peraturan Perundangan, seperti fakta persidangan dan Fakta PS ribuan Sertifikat Hak Milik (SHM) Warga masuk atau Over lapping atau tumpang tindih kedalam SHGU no.2 tahun 2010 an.PTPN XII. SHGU berlaku hanya 2 tahun, sehingga ada kekosongan hak sebelum diperpanjang tahun 2015,” paparnya.

Masih kata Reza, tanaman tidak sesuai izin yaitu kopi, faktanya aneka tanaman termasuk pisang, dll, berlakunya melanggar azas Retroaktif, SHGU no.2/2010 tidam ada aslinya juga tidak ada Dokumenya di BPN Kabupaten Malang, terlalu banyak PMHnya (sekali lagi hal-hal tersebut sesuai Fakta2 dlm persidangan).

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut yang pada pokoknya putusan menyatakan : Niet On Vankelijke Verklaard, artinya majelis belum memeriksa materi perkara atau pokok perkara karena dianggap Objeknya Obscur Libel atau kurang jelas.

“Kami menghormati putusan Hakim, namun sangat janggal putusan tersebut, karena menilai Ulang acara atau Prosedur Gugatan yang sudah lewat atau sudah diputus dalam putusan Selanya, yaitu menolak eksepsi Para Tergugat,” tegas Reza.

Reza menambahkan, artinya gugatan sudah jelas, mengapa mundur atau kembali ke materi eksepsi atau prosedur? “Atas putusan tersebut tentunya kami dapat memperbaiki gugatan dan melanjutkan gugatan, atau menyatakan banding, yang akan kami tentukan pada waktunya. Sehingga Tidak Benar apabila dikatakan gugatan kami ditolak dan SHGU N0.2 tahun 2010 an.PTPN XII adalah sah, secara teori, juga sesuai Bukti-bukti, Keterangan Ahli (termasuk Ahli yang dihadirkan PTPN XII), fakta-fakta, SHGU No.2/2010, an.PTPN XII adalah tidak sah,” ujarnya.

Menurut Reza, masih ada ratusan warga yang tidak tergabung dalam gugatan Class Action memberi kuasa kepada kami Reza Law Office untuk menggugat, juga melaporkan Pidana, sehingga masih ada puluhan hingga ratusan gugatan atas dirampasnya SHM warga antara lain, yang sudah berjalan perkara No.93/PDT.G/2019/PN.Kpn pada PN Kepanjen dan laporan pemalsuan dalam akta autentiq. [yog/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar