Hukum & Kriminal

Soal Anarko, LBH: Polresta Malang Kota Tangkap Aktivis Agraria

Polresta Malang Kota menangkap tiga pelaku vandalisme.

Malang (beritajatim.com) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya pos Malang menganggap penangkapan Polresta Malang Kota terhadap tiga mahasiswa perguruan tinggi yang diduga bagian dari kelompok anarko cacat prosedural. Sebab, saat penangkapan tidak ada penunjukkan bukti surat penahanan oleh polisi.

Pengacara Publik LBH Surabaya, Jauhar Kurniawan menyebut tindakan polisi tidak profesional. Sebab, tiga mahasiswa yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka ini ditangkap serta ditahan tidak sesuai mekanisme yang seharusnya. Mereka berinisial MAA, (20) warga Pakis, Kabupaten Malang, SRA, (20) warga Singosari, Kabupaten Malang dan AFF (22) berasal dari Buduran, Sidoarjo.

“Saat dimintai surat penjemputan, polisi menunjukan surat yang tidak ada nama yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan sempat menolak untuk menuruti permintaan polisi tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan azas keadilan. Apalagi tuduhan yang disangkakan sangat samar,” papar Jauhar, Rabu, (22/4/2020).

Baca Juga:

    Jauhar mengungkapkan bahwa tiga mahasiswa ini merupakan aktivis agraria. Mereka pernah melakukan advokasi di Desa Tegalrejo, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, konflik lahan oleh PTPN dengan warga. Kini LBH menunggu salinan BAP untuk melakukan pembelaan kepada ketiga mahasiswa itu.

    “Mereka ini aktivis agraria yang telah melakukan advokasi di sejumlah lokasi. Polisi lalu menaikkan status mereka menjadi tersangka, dengan Pasal 160 Tentang Penghasutan yang merupakan delik materil,” tegasnya.

    Sebelumnya, Polresta Malang Kota mengaku menangkap tiga pelaku vandalisme yang diduga bagian dari kelompok anarko. Ketiga tersangka ini diketahui melakukan vandalisme di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, Jalan LA Sucipto, Pertigaan Jalan Tenaga, Jalan Ahmad Yani Utara, Jalan Jaksa Agung Suprapto, dan Underpass Pintu Tol Karanglo.

    Mereka diancam pasal 160 KUHP, berbunyi, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Terkait pernyataan LBH yang menyatakan ketiga mahasiswa ini merupakan aktivis agraria, polisi enggan berkomentar. “Kita masih jalan, kita belum bisa komentar,” tandas Kapolresta Malang Kota, Komisaris Besar Polisi Leonardua Simarmata. (luc/kun)

    Apa Reaksi Anda?

    Komentar