Hukum & Kriminal

Sidang Praperadilan Sekda Pemkab Gresik AHW Diputus tidak dapat Diterima

Gresik (beritajatim.com) – Sidang praperadilan yang diajukan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Gresik, Andhy Hendro Wijaya (AWH) terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, diputus tidak dapat terima.

Sidang yang digelar di ruang candra PN Gresik. Dipimpin hakim tunggal Rina Indrajanti, SH juga dihadiri kuasa hukum pemohon (penggugat) Haryadi, SH serta tiga jaksa penuntut termohon (Kejari) Gresik. Masing-masing Alifin N.Wanda, Esti, dan Agung Ngurah.

Hakim Rina Indrajanti yang membacakan materi putusan hampir satu jam. Banyak menguraikan pemohon yang tidak mengindahkan panggilan Kejari Gresik sebagai saksi sebanyak empat kali setelah ditetapkan sebagai tersangka. “Memutuskan praperadilan Sekda Pemkab Gresik. Dalam hal ini pemohon Andhy Hendro Wijaya tidak dapat diterima,” ujar Hakim Rina Indrajanti mengetuk palu,” Senin (11/11/2019).

Menanggapi putusan hakim tersebut, kuasa hukum pemohon Haryadi, SH mengatakan, putusan tidak dapat diterima itu berbeda dan dianggap sia-sia karena berdasar atas perintah hakim tipikor dalam hal ini terdakwa Muchtar selaku Plt Badan Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik. “Panggilan empat kali itu tidak patut berbuah hukum. Hal itu sesuai KHUP sudah cukup,” ungkapnya.

Mantan politisi PKB itu juga menambahkan, mengenai alasan kliennya dianggap melarikan diri oleh kejaksaan. Hal itu tidak mendasar seharusnya penyidikan terhadap terdakwa Muchtar belum inkrah. “Kasus terdakwa Muchtar diselesaikan dulu bukan sebaliknya memeriksa klien kami lalu dijadikan tersangka,” pungkasnya. [dny/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar