Hukum & Kriminal

Sidang PKPU PT APIM Tuntas, Hakim Kabulkan Permohonan Damai

Surabaya (beritajatim.com) – Sidang permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan 16 kreditur senilai Rp 463.562.700.285 terhadap PT Avila Prima Intra Makmur (APIM), perusahaan yang dipimpin oleh Sutjianto Kusuma selaku Presiden Direktur akhirnya tuntas.

Majelis hakim yang diketuai I Gede Subagya mengabulkan permohonan perdamaian yang diajukan termohon yakni PT APIM melalui kuasa hukumnya Alexander Arif. Hal itu dibacakan majelis hakim dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (19/4/2021).

Dalam putusannya majelis hakim menyatakan bahwa dari jumlah kreditur yang ada 99,75 persen menyetujui perdamaian yang diajukan termohon. Sehingga tidak ada alasan pengadilan untuk menolak permohonan perdamaian tersebut.

Dalam pertimbangan putusan hakim disebutkan karena sejak awal sudah dilakukan perembukan dan masalah perdamaian sudah dirapatkan dengan pengawas dan dihadiri semua kreditur dan tanggal 21 Maret 2021 sudah diputus sudah divoting 99,75 persen menyetujui perdamaian ini diwujudkan. Hanya 0,25 persen saja yang tidak menyetujui. Karena homologasi sudah tercipta maka PKPU harus berakhir.

Hakim juga menetapkan fee untuk pengurus yakni sebesar 1 persen atau lebih tinggi yang diajukan termohon yakni 0,05 persen. Hakim pun tak sependapat dengan pengajuan fee dari pengurus yakni 5 persen.

Usai sidang putusan ini digelar, pihak pemohon enggan berkomentar.

Sementara kuasa hukum Termohon yakni Alexander Arief menyatakan bahwa putusan hakim memang sudah layak karena memang PT APIM ini masih memiliki kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya terhadap para kreditur secara keseluruhan.

“ Kalau pemohon yang diajukan ini hanya miss persepsi saja, hanya ada perbedaan penilaian saja sehingga munculan seperti ini (gugatan),” ujae Alex.

Menurut Alex, perdamaian sebagaimana yang telah diputuskan hakim ini memang berdasarkan persetujuan 99,75 persen kreditur artinya para kreditur masih percaya penuh pada PT APIM bahwa kedepannya masih bisa menyelesaikan seluruh hutang yang diajukan.

Untuk tekhnis pembayaran lanjut Alex, juga sudah dicantumkan dalam proposal yang diajukan PT APIM, khusus untuk kreditur separatis atau para bank yakni Bukopin, BCA, UOB dan Mandiri itu sesuai prosedur. Karena sebelum PT APIM ditetapkan sebagai PKPU, hal itu sudah ada perjanjian kredit. Maka itu yang dijalankan pihaknya.

“ Dan permintaan kita didalam proposal perdamaian ya kita lanjutin saja sesuai prosudur dan ternyata mereka menyetujui semua. Untuk batas waktu pembayaran, hal itu sesuai dengan perjanjian kredit yang sudah diikatkan jauh hari sebelumnya. Dan bank Bukopin, BCA, UOB, Mandiri dan ini waktunya macam-macam karena pengikatan tidak dihari yang sama,” beber Alex.

Bahkan ada yang jangka waktunya berakhir tinggak perpanjangan, namun karena waktu itu pengurus tidak ada yang mensuport utnuk perpanjangan itu sehingga tidak jadi perpanjangan.

Kalau dengan kreditur konkuren ada dua tahun, tiga tahun sesuai dengan proposal yang kita ajukan.

Terkait fee pengurus yang disetujui hakim sebesar 1 persen, Alex berpendapat bahwa nikai itu lebih besar dari yang harus diselesaikan hutang pokok kepada pemohon PKPU yakni satu pemohon 1,5 dan satunya 1,7 jadi total 3,2 miliar. Sementara fee pengurus satu persen dari nilai yakni Rp 4 miliar.

“ Sebenarnya fee 0,05 sudah cukup ideal yakni Rp 2 miliar. Selain itu, debitur juga diwajibkan membayar biaya pengurusan sebagai contoh riwa-riwi dari Jakarta sebab ada pengurus yang berdomisili di jakarta sebesar Rp 360 juta untuk biaya akomodasi, transportasi itu dibebankan ke debitur. Jadi total yang harus dibayarkan ke pengurus adalah Rp 4,63 miliar.

Untuk diketahui, PT Avila Prima Intra Makmur diputus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan nomer perkara PKPU No. 52/Pdt-Sus.PKPU/2020/PN.Niaga.Sby sejak tanggal 14 September 2020, sampai dengan saat ini belum ada kejelasan nasib pembayaran terhadap para kreditur PT Avilla. [uci/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar