Hukum & Kriminal

Sidang Permohonan PKPU ke PT APIM, Para Pihak Adu Bukti

Surabaya (beritajatim.com) – Sidang lanjutan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan pemohon Agus Wibisono kepada PT Avila Prima Intra Makmur (PT APIM) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (8/9/2020). Kali ini, sidang beragendakan pembuktian termohon.

Sidang yang dipimpin hakim I Made Bagus Astawam ini mengagendakan pembuktian. Masing-masing pihak
termohon maupun pemohon dminta agar menunjukkan dokumen yang dibawa sebagai bahan pembuktian berkaitan dengan dalil-dalil termohon pada sidang sebelumnya.

Berdasar pantauan di ruang sidang, kedua belah pihak terlihat menyerahkan sejumlah dokumen pembuktian ke hadapan para hakim. Hakim lalu memeriksa dan memertanyakan sejumlah dokumen yang diajukan kepada termohon maupun pemohon.

Pada kesempatan itu, termohon sempat bertanya kepada hakim soal dokumen bukti tanggapan yang tidak diminta.

“Apakah ini bukti tanggapan jawaban kami, ini diperlukan karena tidak ada agenda jawab menjawab. Berarti ini tidak perlu kan?” tanya Sutriono selaku kuasa hukum pihak termohon.

Hakim pun meminta agar dokumen tersebut untuk sementara disimpan karena saat ini belum diperlukan, “Disimpan saja dulu,” pinta hakim.

Usai sidang, Penasihat hukum pemohon menyebut sejumlah materi pembuktian yang diajukan dalam Sidang lanjutan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PT Avila Prima Intra Makmur (PT APIM) tidak relevan. Sebab, tak berkaitan dengan pokok persidangan.

“Menurut pandangan kami, belum pandangan majelis. Menurut kami ada bukti-bukti yang tidak relevan dimasukkan disini. Karena itu bukan berkaitan dengan pokok perkara persidangan,” ujar Hamonangan Syahdan Hutabarat selaku penasihat hukum pemohon usai sidang.

Ia menambahkan materi pembuktian yang diajukan termohon mayoritas berupa bukti setoran perusahaan. Akan tetapi, setoran tersebut tidak diperuntukkan bagi hutang piutang yang dipermasalahkan dalam perkara ini.

“Jadi menurut kami, itu tidak relevan,” tandas Hamonangan.

Bukan itu saja, pihak pemohon juga mempersoalkan kesaksian ahli yang dimintai keterangan pada perkara ini. Menurutnya, keterangan ahli seharusnya tidak boleh menyentuh pokok perkara sebagaimana aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

“Namun dari hasil saya lihat keterangan ahlinya, itu detail sekali perkaranya menyebutkan nama PT dan masing-masing pihak. Jadi ini menurut kami sudah lebih dari kuasa hukum daripada ahli,” kata dia.

Menanggapinya, penasihat hukum PT APIM Sutriono menyampaikan, penilaian relevansi sebuah bukti dalam suatu perkara yang menentukan adalah majelis hakim dalam persidangan. Bukan pihak lain, apalagi pemohon. Sehingga menurutnya, hal tersebut diserahkan kepada persidangan.

“Koridornya kembali kepada majelis,” ucap Sutriono di kesempatan berbeda.

Kemudian soal tudingan pemohon yang menyebut keterangan ahli melanggar ketentuan KUHPer dikatakan Sutriono, merupakan bagian dari legal opinion yang pendapatnya sengaja diminta berdasar data-data yang diberikan. Sama halnya dengan kuasa hukum. Namun bedanya, tidak ada justifikasi terhadap apa yang disampaikan ahli.

“Kita juga tidak menjustifikasi, ahli itu harus berpihak ke kita, tidak. Karena yang disampaikan apa adanya,” tutup Sutriono memungkasi.

Perlu diketahui, dugaan gagal bayar PT APIM kepada Agus Wibisono bergulir di ranah hukum usai Agus Wibisono mengajukan permohonan PKPU PT APIM ke Pengadilan Niaga Surabaya.

Permohonan PKPU itupun terdaftar dengan nomor perkara : 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Sby, pada 25 Agustus 2020, lalu.

Dalam perkara ini, keduanya sama-sama mengklaim mengalami kerugian senilai milyaran rupiah yang harus dibayar maupun dipertanggungjawabkan masing-masing pihak. [uci/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar