Hukum & Kriminal

Sidang Perdana Praperadilan Syamsul Hadi Digelar

Bojonegoro (beritajatim.com) – Tersangka Syamsul Hadi mengajukan praperadilan terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Sidang perdana dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, Jumat (5/7/2019).

Dalam sidang tersebut materi permohonan praperadilan dibacakan oleh Penasehat Hukum (PH) tersangka, Bayu Wibisono. Menurut Bayu usai persidangan, materi yang dibacakan hari ini merupakan dasar-dasar aturan yang dinilai tidak sesuai terhadap status tersangka yang diberikan Kejaksaan terhadap kliennya.

Salah satunya, penetapan tersangka yang diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan wewenang ini, lanjut dia, sudah diputus oleh pengadilan tata usaha negara yang menyebut tidak ada penyalahgunaan wewenang. “Apalagi Inspektorat ini dalam beberapa tahun terakhir mendapat reward (wanprestasi), tapi malah disalahkan,” ujarnya.

Sementara itu, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Aditya Okto Tohari mengatakan tersangka sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Timur dan status penahanan sudah menjadi tahanan Pengadilan Tipikor sejak 2 Juli lalu hingga 30 hari ke depan. “Sebetulnya kami sudah siap membacakan materi jawaban permohonan, tapi ada perubahan materi kuasa pemohon. Maka kita mengajukan waktu untuk menyusun kembali,” ujarnya.

Pembacaan permohonan dari termohon, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Bojonegoro akan dilakukan pada Senin (8/7/2019). Dalam waktu penundaan ini, pihaknya mengaku akan mempelajari kembali revisi materi pemohon. “Kalau permohonan praperadilan ada revisi jawabannya juga ada revisi,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, Samsul Hadi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam audit internal oleh Inspektorat Bojonegoro tahun anggaran 2015 – 2017 sebesar Rp 1,7 miliar lebih. Bentuk penyalahgunaan wewenang itu dengan cara penetapan RKA tidak sesuai standar SBU yang ditetapkan.

Adanya potensi kerugian negara dalam kasus tersebut tidak hanya dinikmati oleh tersangka, namun juga beberapa stafnya. Total anggaran negara yang dinikmati pribadi oleh tersangka sebesar kurang lebih Rp 500 juta. [lus/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar