Hukum & Kriminal

Sidang Inspektur Inspektorat Bojonegoro Akan Datangkan Saksi Ahli

Foto: Kasi Pidana Khusus Bojonegoro, Achmad Fauzan

Bojonegoro (beritajatim.com) – Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bojonegoro Achmad Fauzan mengatakan, sidang dugaan korupsi Inspektur Inspektorat Bojonegoro, Samsul Hadi masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan kembali menghadirkan saksi ahli dalam persidangan Kamis (3/10/2019) mendatang.

“Kami akan datangkan saksi ahli lagi. Setelah persidangan sebelumnya juga mendengarkan keterangan enam orang saksi ahli,” ujarnya, Senin (30/9/2019).

Enam saksi yang dihadirkan, dari Ahli Keuangan Negara di Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ahli Keuangan Daerah, Ahli Hukum Administrasi Negara, Ahli Keuangan Negara, Ahli Pidana, Ahli Administrasi dan Keuangan Negara, dan Ahli BPK. Saksi memberikan keterangan di depan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk menguatkan tuntutan JPU.

“Dugaan uang kerugian negara yang dikembalikan memang honor yang diterima dengan tidak sah, tetapi yang sah dibiarkan. Itu sesuai dengan keterangan ahli dalam sidang Minggu lalu,” ungkapnya.

Achmad Fauzan mengatakan, keterangan ahli yang diberikan itu memberikan keterangan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki dan berdasar hukum yang berlaku. Tersangka, Syamsul Hadi, dalam menentukan besaran honor itu dinilai tidak ada standar biaya umum (SBU). Sedangkan, SKPD lain dalam menentukan honor sesuai dengan SBU yang ada.

“Jika honor ekpetorat tidak ada dalam SBU seharus Ekspetorat harus mengacu pada Standart Biaya Nasional akan tetapi sama Inspetor dibuat sendiri seolah-olah ada besaran honor dalam SBU, dan itu di buat dibulan September 2017. Sehingga untuk tahun 2015 – 2017 tidak ada cantolan SBU besaran Honor pemeriksaan,” ungkapnya.

Berdasarkan keterangan Ahli baik dari Ahli Pidana maupun Ahli Keuangan jika tidak ada SBU seharusnya menggunakan Standart Biaya Nasional, begitu juga terhadap pelaksanaan kegiatannya tidak boleh pemeriksaan sehari ada tiga kegiatan dibayarkan semua. Hal itu, lanjut dia, karena menggunakan sistem umum seperti yang digunakan SKPD lain di Pemkab Bojonegoro.

“Seharusnya dibayar cukup satu hari, karena honornya dibayar menggunakan Sistim Umum yaitu seperti digunakan SKPD yang ada di Pemkab Bojonegoro, tidak boleh kalau ketentuannya Sistim Umum di alihkan ke Sistim Khusus seperti yang Ekspetorat lakukan sekarang, ini melanggar ketentuan UU Keuangan Negara,” jelasnya.

“Sistim Umum maksudnya menggunakan sistem Perjalan Dinas, kalau sehari, ya cukup di bayar sehari walaupun ada tiga kegiatan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, Syamsul Hadi diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan audit internal oleh Inspektorat Bojonegoro tahun anggaran 2015 – 2017 sebesar Rp 1,7 Miliar lebih. Dari total Rp1,7 Miliar lebih itu, juga dinikmati oleh beberapa stafnya.

Bentuk penyalahgunaan wewenang itu, dengan cara penetapan RKA tidak sesuai standar SBU yang ditetapkan. Total anggaran negara yang dinikmati pribadi oleh tersangka sebesar kurang lebih Rp 500 juta. Sedangkan beberapa stafnya yang juga menikmati sudah mengembalikan uang negara. Tersangka mulai ditahan sejak Kamis (25/4/2019) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bojonegoro. [lus/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar