Hukum & Kriminal

Sidang Gugatan Perlawanan Eksekusi Tanah di Hargomulyo Bojonegoro Ditunda

Proses eksekusi tanah dan bangunan di Desa Hargomulyo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro batal lantaran dihadang warga.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Sidang gugatan perlawanan atau bantahan di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro atas eksekusi tanah dan bangunan di Desa Hargomulyo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro ditunda. Penundaan dilakukan karena termohon tidak hadir dalam sidang perdana yang digelar kemarin.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro Sonny Eko Andrianto mengatakan, sidang gugatan yang diajukan termohon eksekusi nomor 3/Pdt.Eks/2021/PN Bjn mulai digelar oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Perkara yang terdaftar dalam Register Perdata Pengadilan Negeri Bojonegoro nomor: 45/Pdt.Bth/2022/PN Bjn dipimpin oleh Majelis hakim yang terdiri atas Ketua Majelis Ida Zulfamazidah didampingi anggotanya masing-masing Sonny eko Andrianto dan Hario Purwo Hantoro.

“Pada persidangan pertama ini, sampai dengan sidang dibuka pukul 12.00 WIB, ternyata Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 1 tidak hadir serta tidak pula mengirim kuasa untuk hadir dipersidangan,” ujar Sonny, Rabu (4/1/2023).

Karena ada pihak yang belum hadir, lanjut Sonny, maka sidang tidak bisa dilanjutkan dan harus ditunda. Untuk itu Majelis Hakim memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil kembali para pihak yang tidak hadir hari ini untuk hadir pada hari sidang berikutnya pada hari Selasa, 17 Januari 2023.

Seperti diketahui, sebelumnya Pengadilan Negeri Bojonegoro melakukan Eksekusi tanah dan bangunan sebagaimana penetapan Eksekusi nomor 3/Pdt.Eks/2021/PN Bjn. Namun proses eksekusi tersebut gagal karena dihalang-halangi warga yang merupakan pendukung pihak Termohon Eksekusi.

Pihak keamanan yang bertugas yaitu dari Kepolisian Resort Bojonegoro tidak bisa menjamin keamanan proses Eksekusi tersebut sehingga Eksekusi tidak dilanjutkan.

Sebelumnya, dalam proses eksekusi pada 15 Desember 2022 yang gagal, kuasa hukum termohon eksekusi, Agung Hartanto mengatakan, kliennya atas nama Siswantono dalam perkara tersebut sebagai ahli waris dari Sumewo (termohon eksekusi I) dan Giyem (termohon eksekusi II) sudah meninggal dunia. “Objek eksekusi yang diajukan pemohon ini keliru, karena masih atas nama Sumewo, padahal debitur dalam perkara ini adalah atas nama Siswantono,” terangnya.

Sedangkan pemohon eksekusi DL Prayogo, melalui kuasa hukumnya Yahya Tulus Mardianto mengatakan, perkara sengketa lahan ini sudah berjalan kurang lebih dua tahun. Sesuai risalah lelang, lanjutnya, luas tanah yang dilelang sekitar 1.840 meter persegi dengan empat bangunan rumah dan nilai lelang Rp 350 juta. “Sehingga pemohon juga telah mengalami kerugian karena tidak bisa menempati setelah memenangkan lelang,” jelasnya.

Sebelum proses eksekusi, pemohon dan termohon eksekusi sudah pernah menempuh jalur mediasi namun tidak menemukan titik temu. Dari negosiasi itu, kata Yahya, termohon berharap agar tanah tersebut bisa dibeli lagi tanpa ada proses eksekusi, sementara pemohon tetap meminta agar tanah dan bangunan itu dieksekusi sesuai hukum.

“Klien kami (pemohon) meminta eksekusi biarkan berjalan dulu, setelah eksekusi kalau memang mau bernegosiasi dan menyelesaikan secara kekeluargaan silakan,” pungkasnya. [lus/kun]

 

Apa Reaksi Anda?

Komentar