Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

SHGB Dibatalkan, Hakim Nyatakan Widiowati Hartono Lakukan Perbuatan Melawan Hukum

Surabaya (beritajatim.com) – Majelis hakim yang diketuai Sudar membacakan putusan atas perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Mulyo Hadi melalui kuasa hukumnya Johanes Dipa Widjaja dengan tergugat Widiowati Hartono dan juga turut tergugat Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam amar putusan yang dibacakan hakim anggota I Ketur Suarta dalam pertimbangan putusannya mengamini seluruh bukti yang diajukan penggugat. Diantaranya berupa bukti berupa surat keterangan waris yang dibenarkan oleh kelurahan Gadel pada tahun 2002 dan dikuatkan oleh kecamatan sampai bukti no 76 yakni tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari kepolisian.

Selain itu dalam pertimbangan hakim juga disebutkan jika dari bukti yang diajukan penggugat yakni peta kerawangan sebelum tahun 1960 tidak pernah berubah yakni milik Warsiah. Dan sesuai dalam catatan leter C Kelurahan Lontar juga tidak pernah dijual ke pihak manapun sehingga objek sengketa masih sah milik Warsiah dengan ahli waris Mulyo Hadi.

Dalam pertimbangan majelis hakim juga disebutkan jika Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) 4157 yang dimiliki tergugat Widiowati Hartono tertera di kelurahan Pradahkalikendal adalah salah lokasi sehingga cacat hukum. Sebab, lokasi objek sengketa berada di Puncak Permai Utara yang mana tercatat masih masuk wilayak Lontar.

Hal itu kata hakim, juga diperkuat dengan keterangan enam saksi yang diajukan penggugat yang empat diantaranya adalah mantan lurah di Lontar yang menyatakan tidak pernah ada pemekaran di wilayah Lontar.

Lebih lanjut hakim sudar juga mengadili bahwa dalam gugatan konvensi yakni menolak eksepsi yang diajukan tergugat dan turut tergugat secara menyeluruh.

“Mengadili, dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa sebagaimana dalam Petok D 14345 persil nomer 186 klas D II,” ujar hakim Sudar dalam putusannya.

“Menyatakan surat tanah milik penggugat sebagai berikut, surat keterangan tanah bekas milik adat nomor : 593.21/18/434.36.931.4/2021 tanggal 26 Maret 2021 bersifat sementara atas nama Mulyadi Cs,” lanjutnya.

Selain itu, dalam amar putusannya hakin juga menyatakan dalam penguasaan fisik sebidang tanah atau sporadik tanggal 27 Desember 2016 diketahui Lurah Lontar tanggal 5 Desember 2018 adalah benar dan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk diberlakukan dalam bentuk apapun.

“Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menyatakan SHGB nomor 4157 Pradahkalikendal terbit secara melanggar hukum dan cacat hukum, salah menunjuk lokasi wilayah Kelurahan Lontar,” ujarnya.

Hakin juga menyatakab SHGB nomor 4157 Pradahkali Kendal batal demi hukum dan batal dan atau tidak memiliki kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun, termasuk segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

Dalam putusannya majelis hakim juga menyatakan bahwa tergugat tidak berhak atas sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa dan tidak mempunyai kepentingan untuk memperpanjang SHGB nomor 4157 Pradahkalikendal dengan menunjuk obyek sengketa diwilayah Kelurahan Lontar.

“Menghukum tergugat dan siapapun yang berwenang daripadanya menyerahkan tanah berikut segala sesuatu yang melekat berdiri diatasnya kepada penggugat sebagai pemilik tanah yang dimaksud dalam keadaan baik dan kosong,” ujar hakim.

“Menyatakan tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1 miliar, menghukum turut tergugat untuk mendirikan patok setelah putusan ini, sebelas menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya,” tambahnya.

Dalam pembacaan putusan yang dibacakan hakim Sudar juga dinyatakan bahwa majelis hakim dalam rekonvensi menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dalam konvensi dan rekonvensi menghukum penggugat konvensi tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.477.000. [uci/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar