Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Seorang Wajib Pajak Praperadilankan Menteri Keuangan dan Kanwil Pajak

Surabaya (beritajatim.com) – Lucky Kartanto (pemohon) menpraperadilankan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktur Jenderal Pajak Cq Direktur jenderal Pajak dan Kanwil Pajak (termohon) yang ada di jalan Jagir Wonokromo Surabaya. Dalam permohonannya, pemohon menilai bahwa tindakan penyelidikan yang dilakukan termohon bukanlah kewenangan termohon.

Perlu diketahui, saat ini Kanwil Pajak tengah melakukan penyelidikan terhadap wajib pajak pribadi dalam hal ini pemohon praperadilan. Proses penyelidikan inilah yang dianggap pemohon bukan kewenangan termohon. Selain itu, pemohon juga menilai bahwa pengambilan data dan juga peminjaman berkas dianggap pemohon sebagai upaya penggeledahan dan penyitaan.

Menanggapi permohonan praperadilan tersebut, Kilal Abidin selaku seksi Advokasi Kantor Pusat DJP mengatakan langkah pemohon yang melakukan praperadilan adalah tidak tepat, sebab apa yang dilakukan termohon baru sebatas penyelidikan. Selain itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 9/PUU-XVII/2019 tanggal 15 April 2019 dengan tegas mengatakan bahwa penyelidikan bukan merupakan objek praperadilan untuk mengadili.

“Pemohon berupaya menggiring opini hakim bahwa peminjaman bahan bukti oleh Termohon dalam proses penyelidikan, padahal dalam proses peminjaman bahan bukti tersebut disampaikan oleh LK (pemohon) secara sukarela,” ujar Kilal Abidin dalam pers releasnya.

Lebih lanjut Kilal mengatakan, objek yang dapat dimohonkan praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 jo pasal 77 KUHAP dan juga peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Dan juga sah tidaknya penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

“Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa objek praperadilan adalah tindakan penyidik saat dilakukan penyidikan, apa yang dilakukan termohon adalah masih tahap penyelidikan. Terlebih lagi proses peminjaman bahan bukti maupun dokumen atas persetujuan LK,” ujarnya.

Sementara ahli hukum bisnis Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. Dosen Hukum Bisnis di Binus University didatangkan termohon dalam persidangan.

Didalam persidangan, Lecturer of Business Law Binus University ini menjelaskan tentang penyegelan. Terkait penyegelan ini, Mahkamah Agung (MA) mempunyai pandangan bahwa tindakan penyegelan itu adalah administratif bukan upaya paksa, karena itu penyegelan tidak termasuk dalam obyek praperadilan.

Kemudian, lanjut Sofian, yang namanya meminjam, jika peminjam tidak mau meminjamkan, maka tidak ada upaya paksa yang bisa dilakukan pemeriksa bukti permulaan.

“Jika pemeriksa bukti permulaan ingin melakukan upaya paksa, harus menunggu terlebih dahulu sampai ketahap penyidikan, karena ditahap penyidikan inilah baru bisa dilakukan upaya paksa,” ungkap Sofian.

Dalam persidangan ini, ahli juga ditunjukkan adanya surat perintah peminjaman dan barang yang dipinjam pemeriksa bukti permulaan. Berdasarkan bukti yang diajukan termohon praperadilan dimuka hakim pemeriksa, akhirnya diketahui bahwa ada tiga dokumen yang belum diberikan atau dipinjamkan oleh orang yang hendak diperiksa.

Dari bukti yang diajukan kuasa hukum termohon praperadilan itu, ahli memberi penilaian bahwa belum atau tidak ada upaya paksa yang dilakukan pemeriksa bukti permulaan. Ahli pun menyimpulkan bahwa terhadap dokumen yang sudah diserahkan atau dipinjamkan itu telah terjadi kesepakatan antara pemeriksa bukti permulaan dengan orang yang menyerahkan dokumen tersebut. [uci/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar