Hukum & Kriminal

Sengketa Tanah Kali, Mediasi Warga dan Kades Pandanpancur Lamongan Berlangsung Alot

Proses mediasi antara Kepala Desa dan perwakilan warga yang sempat diwarnai ketegangan, di Balai Desa Pandanpancur, Deket, Lamongan, Selasa (4/10/2022).

Lamongan (beritajatim.com) – Dugaan tindak pidana tanah kali yang dipindahtangankan oleh Kepala Desa Pandanpancur, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan ke salah satu perusahaan pakan ayam desa setempat hingga kini terus bergulir.

Pada hari ini, Selasa (4/10/2022), proses mediasi antara Kades dan perwakilan warga (pelapor) desa setempat terkait kasus ini pun mengalami jalan buntu. Bahkan, mediasi itu sempat diwarnai ketegangan dan kericuhan antara dua belah pihak.

Turut hadir dalam proses mediasi yang digelar di Balai Desa Pandanpancur ini di antaranya Forkopimcam Deket, jajaran perangkat desa, beberapa perwakilan BPD, karang taruna, tokoh masyarakat, puluhan warga desa setempat.

Di hadapan seluruh undangan yang hadir, Kades Pandanpancur menyampaikan bahwa pihaknya merasa tidak bersalah atas dugaan yang dilaporkan oleh sejumlah warganya terkait sengketa penjualan tanah kali. “Silahkan proses hukum dilanjutkan, saya siap dipenjara kalau saya salah,” ujar Kades Pandanpancur, Supadi, saat proses mediasi berlangsung, Selasa (4/10/2022) sore.

Kades Supadi menegaskan, pihaknya tidak menjual tanah kali yang dimaksud. Pasalnya, tanah tersebut memang berstatus tanah negara. Sehingga, Supadi mengaku, tanah itu akadnya hanya hak guna yang ada kompensasinya.

Tak hanya itu, Kades Supadi juga memastikan, tidak ada tindak pidana terkait kali desa yang di atasnya berdiri pabrik pakan, PT. TUKL tersebut.

Saat kesepakatan memberikan hak guna pada PT. TUKL, Supadi mengungkapkan bahwa hal itu telah melalui prosedur. Selain itu, uang kompensasi senilai Rp100 juta itu pemanfaatannya juga bisa dipertanggungjawabkan.

Masih kata Supadi, uang Rp100 juta itu terbagi untuk Dusun Nginjen Rp70 juta, karena kali itu masuk dusun Nginjen. Lalu Rp30 juta sisanya dialokasikan untuk Desa Pandanpancur. “Kami tidak menjual kali, tapi hanya hak guna yang ada kompensasinya dan sewaktu-waktu kalau kali itu diminta oleh pemerintah bisa dikembalikan,” tandas Supadi, seraya meyakinkan bahwa penjelasannya itu juga dibenarkan oleh sejumlah saksi, termasuk Kasun Nginjen.

Menanggapi pernyataan Kades yang siap dipenjara jika terbukti bersalah, pihak pelapor yang diwakili oleh Sekan pun langsung menimpali. Sekan tetap bersikukuh pada pendiriannya dan bakal terus melanjutkan masalah itu ke jalur hukum. “Saya juga siap, saya juga siap. Kita buktikan siapa nanti yang terbukti bersalah,” seloroh pelapor, Sekan saat menimpali tantangan Kades Supadi.

Lebih lanjut, Sekan mendesak kepada Kades Supadi agar mengakui kesalahannya. Menurut Sekan, proses kali yang sekarang di atasnya berdiri perusahaan pakan ayam itu dinilai tidak melalui prosedur yang benar.

Sekan menilai, Kepala Desa Pandanpancur tidak transparan dan tidak melalui musyawarah saat hendak memutuskan untuk menjual tanah kali tersebut. Oleh karenanya, ia membawa perkara ini ke jalur hukum. “Kembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya, yakni untuk keperluan pertanian. Bukan malah untuk dijual demi kepentingan segelintir orang,” tukas Sekan, yang juga mantan Kades Pandanpancur itu.

Sementara itu, Humas perusahaan PT. TUKL yang hadir saat mediasi, Adam Bagas menyatakan, pada prinsipnya pihak perusahaan telah sesuai dengan prosedur.

Terlepas dari tanah kali yang kini disengketakan, Adam Bagas menuturkan, pihak perusahaan telah memenuhi prosedur. Menurutnya, pemanfaatan kali yang dilakukan perusahaannya itu hanya hak guna yang sudah melalui pihak pengairan.

Adam Bagas menegaskan, sejak awal berdirinya perusahaan PT. TUKL ini telah melalui ketentuan yang berlaku, mulai dari perizinan hingga Amdal. “Kita ada kompensasi, dan jika tanah negara itu diminta untuk dimanfaatkan negara ya kita kembalikan,” kata Adam Bagas.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus permasalahan ini sudah dibawa ke ranah hukum oleh pelapor Sekan. Meski kasus ini sudah ditangani oleh penegak hukum, Kejari Lamongan, namun upaya mediasi di tingkat desa tetap dilakukan.

Mediasi ini tetap saja berujung palot. Hingga pukul 16.00 WIB, tampak kedua belah pihak saling memperkuat argumennya. Akhirnya, kedua belah bersepakat untuk menyerahkan kasus ini kepada penegak hukum.[riq/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar