Hukum & Kriminal

Sempat Mangkir, Kepala Disperpusip Kabupaten Mojokerto Jalani Sidang Kasus KDRT

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Disperpusip) Kabupaten Mojokerto, Ustadzi Rois saat menjalani sidang di PN Mojokerto. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Disperpusip) Kabupaten Mojokerto, Ustadzi Rois menjalani sidang perdana di ruang Candra Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Kuasa hukum terdakwa menolak eksepsi yang diberikan Hakim Ketua.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kusuma Wardani membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa yang terjerat kasus Kekerasaan Dalam Rumah Tangga (KDRT). “Terdakwa menikah dengan Sunarti pada bulan Oktober 2014 yang tercatat di KUA Kota kediri, uang bulanan tidak diberikan. Nafkah material dan batin tidak diberikan,” ungkapnya, Kamis (5/3/2020).

Masih kata Kusuma, hingga tahun 2018 Sunarti yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan, Madura ini tidak boleh pulang ke Mojokerto. Terdakwa mengatakan jika keduanya akan ketemu di pengadilan. Sunarti kemudian mengadu ke Kediri dan mengajukan gugat cerai.

“Tersangka didakwa Pasal 49 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pasal tersebut dijelaskan setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangan dengan pidana penjara 3 tahun atau dana denda paling banyak Rp9 juta,” katanya.

Setelah JPU membacakan surat dakwaan, Ketua Majelis Hakim, Hendra Hutabarat meminta terdakwa untuk berkonsultasi dengan kuasa hukum. Namun kuasa hukum terdakwa, Vira Meyrawati Raminta menyarankan agar terdakwa tidak mengajukan eksepsi, namun langsung menghadirkan sanki.

“Karena terdakwa dengan kuasa hukumnya tidak mengajukan eksepsi maka sidang selanjutnya adalah agenda saksi. Sidang kembali digelar pada tanggal 12 Maret 2020, minggu depan,” ujar Ketua Majelis Hakim, Hendra Hutabarat.

Ditemui usai sidang, kuasa hukum terdakwa, Vira Meyrawati Raminta mengatakan, ia memilih lebih langsung pembuktian. “Karena sejak awal memang kasusnya seperti itu, kalau saya sih mending langsung pembuktiannya saja. Kebetulan saya baru ditunjuk menjadi kuasa hukum, BAP belum saya dapat masih saya ajukan lagi dulu. Kan masih saksi dari jaksa, dari JPU dulu,” ujarnya.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU kasus KDRT yang menjerat Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Disperpusip) Kabupaten Mojokerto, Ustadzi Rois ini seharusnya digelar pada, Kamis (27/2/2020) pekan lalu. Namun terdakwa tidak hadir dengan alasan urusan keluar kota.

Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan terdakwa pada, Kamis (5/3/2020) hari ini dengan agenda yang sama. Yakni pembacaan surat dakwaan dari JPU.

Sebelumnya, Ustadzi Rois ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus KDRT sejak Agustus 2019 lalu. Penetapan tersangka setelah pihak Polres Mojokerto menggelar gelar perkara dan tersangka diduga terbukti melakukan tindakan penelantaran dan kekerasan fisik maupun psikis. Sedikitnya, ada lima alat bukti yang sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

Lima alat bukti tersebut yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka. Ustadzi Rois dijerat pasal 45 dan 49 ayat 2 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman maksimal 3 tahun penjara atau denda paling banyak Rp9 juta.

Penetapan tersangka ini bermula dari laporan Sunarti, isteri Rois ke Polres Mojokerto awal Januari 2019 lalu. Sunarti diketahui sebagai hakim di Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan, Madura ini mengaku, tak pernah mendapatkan nafkah lahir dan batin sejak Agustus 2018 lalu. Selain itu, sikap Rois dinilai sangat kasar sehingga mengakibatkan tekanan mental.[tin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar