Hukum & Kriminal

Sempat DPO, Kades di Mojokerto Ini Dijebloskan ke Lapas IIB

Kades dan Sekdes Wonoploso menjalani pemeriksaan di ruang Pidsus Kejari Mojokerto. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto menahan Kepala Desa (Kades) Wonoploso, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Radita Angga Dwi Mahendra (31) sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Bersama Sekretaris Desa (Sekdes), Ghozali (57), Kades Wonoploso korupsi Dana Desa (DD) tahun 2017. Modus operandinya dengan melakukan markup anggaran pembangunan jembatan senilai Rp210 juta serta pelaksanaan rehab bangunan lima unit posyandu senilai Rp270 juta.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Mojokerto, Agus Hariyono mengatakan,
pelimpahan tahap dua oleh penyidik Satreskrim Mojokerto sempat tertunda karena Kades sempat mangkir saat penyidik melakukan pemanggilan. “Radita berhasil ditangkap petugas setelah sempat melarikan diri,” ungkapnya, Kamis (8/11/2019).

Masih kata Kasi Pidsus, seharusnya tahap dua sudah dilakukan beberapa waktu lalu, namun Kades tidak kooperatif dan melarikan diri. Kasus tindak pidana korupsi DD Wonoploso ini, lanjut Kasi Pidsus, pernah ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

“Setelah Inspektorat menemukan adanya penyelewengan dana sebesar Rp70 juta saat melakukan audit realisasi DD Wonoploso, pihak Inspektorat pun sudah memberikan kelonggaran waktu selama dua pekan untuk mengembalikan. Namun, hanya mengembalikan Rp20 juta,” katanya.

Sedangkan untuk sisanya, lanjut Kasi Pidsus, Kades hanya membuat pernyataan dan berjanji akan mengembalikan. Dinilai tidak ada iktikad baik Inspektorat Kabupaten Mojokerto, kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke Polres Mojokerto.

“Sehingga akhirnya keduanya ditetapkan sebagai tersangka meski sempat mengembalikan uang Rp50 juta. Hari ini kami menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti terkait penyimpangan dana APBDes. Penyidikan kasus korupsi atas keduanya dinyatakan lengkap atau P21 dan hari ini kita lakukan penahanan,” tegasnya.

Keduanya dijerat Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. [tin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar