Hukum & Kriminal

Selidiki Kasus Perusakan Resplang, Polrestabes Surabaya Cek Lokasi

Sengketa lahan di Kawasan Puncak Permai Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Tim penyelidik Harta dan benda (Harda) Polrestabes Surabaya mendatangi sebuah lahan di Puncak Permai Utara III Surabaya. Langkah ini dilakukan terkait penyelidikan adanya dugaan laporan pengrusakan resplang pengumuman dan pengeroyokan yang dilakukan sejumlah orang pada peristiwa 9 Juli 2021 lalu.

AKP Giadi Nugraha selaku Kanit Harda Polrestabes Surabaya membenarkan bahwa pihaknya melakukan penyelidikan kasus ini, dan dia akan menangani kasus ini dengan SOP yang berlaku.

“Kami menangani ini dengan profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, sampai sekarang masih lidik tolong sabar ya,” ujar Giadi saat dikonfirmasi beritajatim.com, Minggu (22/8/2021).

Sementara pelapor dalam perkara ini adalah Mulyo Hadi, melalui kuasa hukumnya Johanes Dipa Widjaja menyatakan dirinya mendampingi kliennya diperika oleh penyidik pada Jumat (20/8/2021) kemarin. Usai menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes sekitar pukul 15.00 Wib, Johanis Dipa beserta tim penyidik melakukan pemeriksaan di lokasi.

“ Saya dan tim tidak bebarengan saat berangkat ke lokasi, karena penyidik mengaku ada kepentingan lain yang saya tidak tahu. Jadi kami sampai dahulu ke lokasi,” ujar Johanes Dipa, Sabtu (21/8/2021).

Kuasa Hukum Penggugat Johanes Dipa Widjaja

Johanes Dipa dan tim sampai di lokasi terlebih dahulu. Dan penyidik belum tampak. Dia dan tim sempat berjalan menuju lokasi yang jauhnya beberapa meter dari kendaraan yang dia parkir. Namun, saat akan ke lokasi dia sempat dihadang oleh beberapa orang agar tidak mendatangi lokasi. Karena jumlah orang yang menghadang terlampau banyak, sementara dia hanya bertiga akhirnya Johanes Dipa lebih memilih kembali kendaraan yang diparkir.

Beberapa saat kemudian, penyidik dari Polrestabes sampai di lokasi. Yang kemudian menanyakan pada beberapa orang yang berjaga di tempat itu untuk menunjukkan lokasi.

Sejurus kemudian, tim penyelidik dibawa oleh salah satu orang dengan mengendarai motor. Dari situ, kemudian penyidik menanyakan dimana resplang yang dirusak. Oleh beberapa orang tersebut dijawab resplang ada di rumah RT setempat.

Pada penyelidik, ketua RT tersebut mengaku bahwa resplang tersebut yang membawa ke rumahnya adalah seorang bos besar.

Johanis Dipa sendiri mengaku muncul rasa kekhawatiran adanya conflik of interest dalam menangani perkara ini terutama yang berkaitan dengan pengrusakan. Sebab, unit yang menangani adalah Unit Harda Polrestabes Surabaya yang notabenenya Kanit dari Unit ini saat ini menjadi terlapor dalam perkara dugaan pelanggaran PPKM di Propam Polda Jatim.

“ Jadi jujur saya jadi ragu, apakah tim penyelidik bisa objektif dalam menangangani perkara ini,” ujar Johanes Dipa.

Johanes Dipa menambahkan, dalam menangani perkara ini sebenarnya tak terlalu sulit asal penyelidik memiliki keberanian untuk mengungkap serta memeriksa pihak-pihak terkait serta orang besar yang disebut ketua RT setempat.

“ Jadi kami memohon kepada Bapak Presiden untuk memberikan atensi atau perhatian terhadap perkara ini, karena selain adanya dugaa abuse of power juga sangat rawan adanya conflik of interest,” ujarnya.

Perlu diketahui, laporan ini berawal pada peristiwa pada 9 Juli 2021 lalu. Saat itu datang awalnya 50 orang yang diduga sekelompok preman dan kemudian sekitar pukul 21.30 Wib tiba-tiba datang tambahan massa sekitar 150 orang melakukan tindakan beringas dengan melakukan penyerangan, penganiayaan dan pengusiran para ahli waris dari lokasi tanah sengketa bahkan ada yang merampas HP. Selain itu juga mencopot dan merusak papan nama yang dipasang oleh ahli waris. Dan hal itu juga diketahui oleh oknum aparat kepolisian.

“ Sayangnya, ada oknum aparat kepolisian mengetahui hal itu tapi melakukan pembiaran. Terlebih lagi, saat itu masih dalam masa PPKM darurat, tapi dengan sangat berani melakukan penyerbuan seakan-akan kebal hukum,” lanjutnya.

Johanes Dipa berharap, semoga perkara ini dapat menjadi pelajaran dan contoh bahwa tidak ada yang kebal hukum sekalipun itu orang ternama.

Johanes Dipa menambahkan, sebenarnya perkara ini sangat terang benderang. Bagaimana bisa SHGB tertulis di kelurahan Pradahkalikendal tapi menunjuk lokasi di Lontar.

“ Saya juga mendapat informasi adanya dugaan oknum BPN yang menyarankan untuk keperluan pengukuran perpanjangan SHGBnya yang akan berakhir,” tutupnya. [ang/uci/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar