Hukum & Kriminal

Selain Ketua DPRD Surabaya, Kejati Juga Periksa Walikota Surabaya Hari Ini

Surabaya (beritajatim.com) – Berbeda dengan Ketua Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Armuji yang sudah mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Kamis (20/6/2019). Walikota Surabaya Tri Rismaharini belum tampak mendatangi gedung yang ada di jalan Ahmas Yani tersebut.

Perlu diketahui, selain Armuji, rencanya hari ini penyidik Pidsus Kejati Jatim dijadwalkan juga akan memeriksa Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Hal seperti yang disampaikan Aspidsus Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisjahdi. “Datang siang, masih ada kunjungan Presiden,” ucapnya.

Sama halnya dengan Armuji, Tri Risma dipanggil kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus ini. “(Sebagai) saksi,” singkat Didik.

Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi YKP dan PT Yekape pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Saat itu pansus hak Angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya. Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Bukti YKP itu milik Pemkot Surabaya dapat dilihat sejak pendirian ketua YKP yang selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya hingga tahun 1999, dijabat Walikota Sunarto.

Seiring dengan keluarnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang menyebut kepala daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua yayasan. Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto kembali menunjuk dirinya lagi dan sembilan pengurus baru memimpin YKP.

Sejak itulah, para pengurus membuat AD ART yayasan yang memberi penguasaan penuh terhadap aset YKP maupun PT Yekape. Inilah yang menjadi cikal bakal diduga adanya perbuatan melanggar hukum karena disinyalir terjadi tindak korupsi didalamnya. [uci/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar