Hukum & Kriminal

Sebanyak 17 Tersangka Kasus Bupati Probolinggo Ditahan, 11 Diantaranya di Rutan Pomdam Jaya Guntur

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 17 tersangka sekaligus dalam penyidikan dugaan korupsi seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo. Sebanyak 11 tersangka diantaranya ditahan di rumah tahanan Pomdam Jaya Guntur.

“Untuk kepentingan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 4 September 2021 s/d 23 September 2021,” ujar Deputi Penindakan KPK Karyoto, Sabtu (4/9/2021).

Dia menambahkan, para tersangka ditahan di beberapa rutan. Tersangka yang ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur adalah AW (Ali Wafa), MW (Mawardi), MU (Mashudi), MB (Mohammad Bambang), MH (Masruhen), AW (Abdul Wafi), KO (Kho’im) AS (Ahkmad Saifullah), JL (Jaelani), UR (Uhar), dan NH (Nurul Hadi).

Adapun tersangka yang ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur adalah NUH (Nurul Huda) dan HS (Hasan). Yang ditahan di Rutan Salemba SO (Sugito) dan ditahan di Rutan Polres Jakarta Barat SR (Sahir). Sementara SD (Samsuddin) ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih dan MI (Maliha) ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, pada Selasa (31/8/2021), KPK sudah menahan 5 tersangka lainnya dalam kasus ini. Mereka adalah HA (Hasan Aminuddin) ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1, PTS (Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari) ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, DK (Doddy Kurniawan) ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, dan MR (Muhamad Ridwan) ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Satu tersangka pemberi suap Sumarto ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Dalam kasus ini KPK mengungkap kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. KPK menyebut adanya ‘tarif’ yang ditetapkan untuk menjabat posisi tertentu.

Kasus ini berawal dengan akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut maka akan diisi oleh Penjabat Kepala Desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui Camat.
Selain itu ada persyaratan khusus dimana usulan nama para Pejabat Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan tersangka HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS dan para calon Pejabat Kepala Desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektar.

KPK menduga ada perintah dari HA memanggil para Camat untuk membawa para Kepala Desa terpilih dan Kepala Desa yang akan purnatugas. HA juga meminta agar Kepala Desa tidak datang menemui HA secara perseorangan akan tetapi dikoordinir melalui Camat.

Pada Jumat, 27 Agustus 2021, 12 Pejabat Kepala Desa menghadiri pertemuan di salah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Probolinggo dimana diduga dalam pertemuan tersebut telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada PTS melalui HA dengan perantaraan DK (Doddy Kurniawan) Camat Krejengan. Pertemuan tersebut diantaranya dihadiri oleh AW (Ali Wafa), MW (Mawardi), MI (Maliha), MB (Mohammad Bambang), MR (Masruhen), AW (Abdul Wafi), KO (Kho’im) dan dari yang hadir ini telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp20 juta sehingga terkumpul sejumlah Rp240 juta.

Untuk mendapatkan jabatan selaku Pejabat Kepala Desa di wilayah Kecamatan Paiton, MR telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah Rp 112.500.000,00 untuk diserahkan kepada PTS melalui HA. (hen/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar