Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Saksi Pastikan Dana Bantuan ke Kortan adalah Uang Kas TPQ

Surabaya (beritajatim.com) – Sidang dugaan korupsi pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro kepada lembaga-lembaga pendidikan agama di sana kembali mengungkap beberapa fakta.

Melalui saksi a de charge yang didatangkan tim kuasa hukum Terdakwa yakni Pinto Utomo dan Johanes Dipa Widjaja terungkap bahwa dana Rp 1 juta yang diklaim Jaksa dalam dakwaanya merupakan anggaran yang dipotongkan dari dana bantuan yang diterima lembaga TPQ sebesar Rp 10 juta dibantah oleh saksi.

Saksi Siti Bariyah misalnya, dalam persidangan saksi menceritakan sumber dana uang bantuan operasional yang diberikan lembaga di bawah pimpinanannya adalah dari kegiatan amal dari para siswa.

“Kami menyebutnya Jumat Beramal. Pada hari Jumat inilah, seluruh siswa di TPQ Al Fatah melakukan kegiatan amal dengan cara menyisihkan uang mereka untuk diberikan ke TPQ Al Fatah,” ungkap Siti Bariyah.

Dari uang amal itulah kemudian dijadikan kas TPQ. Karena merasa terbantu dengan adanya bantuan Rp 10 juta yang mana Rp 6 juta digunakan untuk membeli alat protokol kesehatan Covid-19, sedangkan sisanya Rp 4 juta untuk operasional TPQ maka saksi bersedia memberikan bantuan operasional sebesar Rp. 1 juta. Besarnya uang juga dari kesepakatan bersama.

Selain karena terbantu, Siti juga mengatakan bahwa uang bantuan yang diberikan ke kortan itu, juga akan dipakai untuk pembinaan guru-guru ngaji di Kecamatan Margomulyo.

Dalam persidangan kali ini, Siti Bariyah menceritakan, ia diperiksa jaksa penyidik Kejari Bojonegoro tanggal 5 April 2021.

“Waktu itu, saya bersama dengan beberapa orang yang lain diminta untuk membuat surat pernyataan. Kami diminta untuk menulis ulang surat pernyataan yang telah dipersiapkan jaksa,” ujar Siti Bariyah.

Ketika saya menulis ulang surat pernyataan itu, lanjut Siti Bariyah, dia ditunggui jaksa yang bernama Lina.

“Jaksa ini melihat kalimat yang kami tulis dikertas yang telah dipersiapkan. Jika ada kata-kata yang kami tuliskan dari pernyataan itu tidak sesuai dengan surat pernyataan yang formatnya telah dipersiapkan jaksa, kami diminta untuk menghapusnya dan menyalin kalimat pernyataan yang sama persis dengan pernyataan yang telah disiapkan tersebut,” ungkap Siti Bariyah.

Mengapa Siti Bariyah akhirnya mau menulis pernyataan yang sama persis dengan surat pernyataan yang telah disiapkan jaksa tersebut?

Siti Bariyah pun menjawab, mereka yang tetap bersikukuh tidak menuruti perintah jaksa maka tidak diperbolehkan pulang.

“Apa yang saya ucapkan ini benar. Saya tidak berbohong. Bahkan, beberapa jaksa yang mengawasi kami waktu itu, berseru dengan suara lantang, supaya kami menuruti apa yang diminta mereka,” terang Siti Bariyah.

Selain menerangkan proses pembuatan surat pernyataan di bawah intimidasi, Siti Bariyah juga menjelaskan tentang apakah ia mengenal sosok Sodikin? Apakah ia juga menyerahkan uang bantuan operasional sebesar Rp. 1 juta itu langsung kepada Sodikin? Atas pertanyaan itu, Siti Bariyah membantahnya. Secara tegas Siti Bariyah menjawab bahwa ia tidak mengenal Sodikin.

Uang bantuan operasional sebesar Rp. 1 juta yang diberikan masing-masing lembaga kepada koordinator kecamatan (Kortan) dan FKPQ Kabupaten, juga ditanyakan ke Siti Bariyah.

Usai sidang, Pinto Utomo salah satu penasehat hukum terdakwa Sodikin menyatakan, pemeriksaan yang dilakukan jaksa penyidik Pidsus Kejari Bojonegoro, yang melakukan pemeriksaan mulai pukul 09.00 Wib sampai 01.00 Wib tidak wajar.

“Baru kali ini saya mendengar ada model pemeriksaan seperti itu. Ini sangat kita sayangkan,”aku Pinto Utomo. [uci/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar