Hukum & Kriminal

Soal Harun Masiku

Saiful Mujani & GM Desak Presiden Jokowi Berhentikan Yasonna Laoly

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly

Jakarta (beritajatim.com) – Sejumlah akademisi, aktivis pro demokrasi, pengacara, jurnalis, lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun warga biasa anti korupsi melakukan petisi meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan  Menkumham Yasonna Laoly karena kebohongan publik tentang Harun Masiku.

Dalam daftar petisi warga negara  melawan anti korupsi dan  telah disebar diantaranya Saiful Mujani (Pendiri SMRC), Goenawan Mohamad (GM) (Sastrawan), Ade Armando (Intelektual), Syamsul Alam Agus (Yayasan Satu Keadilan) Ray Rangkuti ( lingkar Madani), Benny Rhamdani, Anton Miharjo dan lain-lain.

Dikonfirmasi terkait soal ini,  Saiful Mujani pendiri SMRC mengakui telah ikut.  “Ya” tulisnya dalam percakapan whatsapps kepada beritajatim.com, Rabu (22/1/2020).

Dalam petisi berjudul  Presiden Jokowi Berhentikan Yasonna Laoly Karena Kebohongan Publik  Tentang Harun Masiku. Kasus kebohongan publik ini menimbulkan kesan kuat bahwa ada upaya untuk melindungi pelaku tindak korupsi dari jeratan hukum.

Seperti diketahui Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie menyatakan, mantan caleg PDIP Harun Masiku berada di Indonesia. Buronan KPK dalam kasus suap terhadap eks komisioner KPU Wahyu Setiawan itu sempat dikabarkan berada di Singapura.

Harun Masiku diketahui telah masuk ke Indonesia pada tanggal 7 Januari 2020 atau sehari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah orang. Dengan begitu, Harun hanya sehari berada di Singapura.

“Saya sudah menerima informasi berdasarkan pendalaman di sistem termasuk data melalui IT yang dimiliki stakeholder terkait di Bandara Soetta (Soekarno Hatta), bahwa HM (Harun Masiku) telah melintas masuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik pada tanggal 7 Januari 2020,” ujar Ronny saat dikonfirmasi awak media, Rabu (22/1/2020). (ted)

 

Berikut Petisi Lengkap Warga Indonesia Anti Korupsi

PRESIDEN JOKOWI BERHENTIKAN YASONNA LAOLY KARENA KEBOHONGAN PUBLIK TENTANG HARUN MASIKU

Kami sebagai kumpulan warga negara yang peduli pada perang melawan korupsi meminta Presiden Jokowi memberhentikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, karena kasus kebohongan publik bahwa tersangka korupsi Harun Masiku berada di luar negeri sejak 6 Januari 2019.

Kini diakui oleh pihak imigrasi bahwa Harun sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari.

Ditjen Imigrasi menyatakan bahwa kesalahan informasi yang disampaikan Yasonna terjadi karena adanya keterlambatan dalam pemrosesan data perlintasan, sehingga imigrasi Indonesia terlambat mengetahui bahwa Harun sudah berada di Indonesia pada 7 Januari 2019.

Penjelasan Ditjen Imigrasi ini jelas terasa mengada-ada .

Yasonna sampai tanggal 16 Januari masih menyatakan Harun masih berada di luar negeri. “Pokoknya belum di Indonesia,” kata Yasonna.

Seperti diketahui, Harun dijadikan tersangka karena diduga menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Wahyu diduga menerima suap Rp 600 juta dari commitment fee sebesar Rp 900 juta. Suap tersebut dilakukan untuk memuluskan langkah Harun menggantikan caleg pengganti Riezky Aprilia dalam mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPR RI.

Kini Harun berstatus buron.

Kasus kebohongan publik ini menimbulkan kesan kuat bahwa ada upaya untuk melindungi pelaku tindak korupsi dari jeratan hukum.

Menkumham harus bertanggungjawab atas kasus ini. Dia adalah orang yang dipercaya Presiden Jokowi untuk menjaga kewibawaan dan penegakan hukum di negara ini.

Presiden Jokowi harus bertindak tegas agar menjaga kepercayaan publik pada pemerintah dan penegakan hukum.

Apa yang dilakukan Yasonna merusak wibawa pemerintah dan penegakan hukum.

Karena itu, melalui petisi ini, kami mendessk Presiden Jokowi memberhentikan Yasonna Laoly dari jabatannya sebagai Menkumham.

Dukung dan sebarkan petisi ini!

Salam,

Kami yang berinisiatif membuat petisi:

Ade Armando (Universitas Indonesia),
Goenawan Mohamad (Sastrawan)
Anton Miharjo (Warga)
Saiful Mujani (SMRC)
Syamsul Alam Agus (Yayasan Satu Keadilan)
Tafta Zani (Warga)
Rasidi Bakri. SH. LLM ( Lawyer di Palu)
Syarif Hidayat (Yayasan Dian Rakyat Indonesia)
Saidiman Ahmad (SEJUK)
Rudi Kartasasmita (Warga Bogor)
Cania Citta Irlanie (Alumni UI)
Luthfi Assyaukanie (Akademisi)
Irwan Amrizal (Warga Jakarta Barat)
Jim R. Tindi (Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Utara)
T. Muhammad Jafar (Warga Aceh)
Tati Wardi (Dosen UIN Jakarta)
KAMALUDDIN PANE SH, MH ( advokat Medan )
Sirojudin Abbas (Warga Tangsel)
Andre Baharamin (Antropolog, Penulis)
Karmin lasuliha ( Warga Papua).
A. Ali ( Warga Jakarta)
Iwan Salassa ( Warga Bulukumba)
Bowo Usodo ( Warga. Podcaster)
Sinam sutarno ( Aktivis Media Komunitas .
Dahlan Jafar. Mpd ( Akademisi Unv Bumi Hijarah, Malut).
Baharudin Pitajali (KIPP-Sulut)
Uday Suhada (ALIPP-Banten)
Muhlis Yusuf (Warga Makasar)
Muhammad Ansari (Warga Maluku)
Vivin Sri Wahyuni (Alumni UI, Srikandi Indonesia)
Henry Selang (Warga Gorontalo)
Rustam Ade (NUKU Foundation Institute-Malut)
Yardi Harun (Netfid)
Falen D Kandou (Aktivis Sulut)
A. Rifki (Warga Jakarta Timur)
Benny Rhamdani ( Warga Sulut)
Alex Sartono (Aktivis Sulut)
Suci Fitriah (Alumni UIN Jakarta- Aktivis Perempuan)
Pitres Sombowadile (Pusat Kebijakan Alternative, Manado)
Tessa Tambunan ( Warga Jakarta . Pendukung Jokowi).
Fahrul Pasambuna A. ( Warga Depok ).
Andi Syafrani (Tim Kuasa Hukum Jokowi Ma’ruf dlm Sengketa Pilpres 2019 di MK/Dosen FSH UIN Jkt).
Teddy Ardianto (Warga Sidoarjo)
DR. Ade Yamin ( Akademisi Miftahul Muluk, Papua)
Nur Iman Subono (Dosen FISIP UI)
Iswin Arizal (Wartawan, Warga Sidoarjo)
Ray rangkuti ( lingkar madani)
Riswan lapagu. SH ( Praktisi/aktivis anti korupsi Depok)





Apa Reaksi Anda?

Komentar