Hukum & Kriminal

Dugaan Kasus Persetubuhan dan Pencabulan

RSUD Prof Dr Soekandar Akan Panggil Oknum Dokter Cabul

Rumah praktik oknum dokter AND di Mojosari. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Pihak RSUD Prof Dr Soekandar, tempat oknum dokter AND (60) bekerja, akan memanggil yang bersangkutan terkait laporan dugaan kasus persetubuhan dan pencabulan yang dilakukannya terhadap anak dibawah umur.

Wakil Direktur RSUD Prof Dr Soekandar, dr Djalu Naskutub mengakui bahwa oknum dokter tersebut merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di rumah sakit plat merah milik Pemkab Mojokerto. “Beliau aktif iya, PNS iya. Beliau sebagai staf dan kami sebagai manajemen,” ungkapnya, Sabtu (23/11/2019).

Masih kata dr Djalu, pihaknya akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Pasalnya, hingga Jumat (22/11/2019) kemarin, yang bersangkutan belum bisa dimintai klarifikasi karena ada jadwal operasi yang harus ditangani.

“Tapi untuk internal tetap kami akan sesuaikan dengan peraturan, yang mana beliau sebagai staf dan kami sebagai manajemen. Kami tetap akan klarifikasi dan pembinaan jika hukumnya sudah jelas dan tetap. Pembinaan staf itu secara umum selalu ada, tidak hanya kasus ini,” katanya

dr Djalu menambahkan, pihaknya belum bisa berkomentar banyak karena pihak RSUD Prof Dr Soekandar menjunjung asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, pihaknya akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi.

“Intinya terkait itu, pegawai iya, PNS iya, cuma kami belum bisa memberikan keterangan terkait dengan itu. Karena sampai hari ini kami belum bisa mengklarifikasi yang bersangkutan. Kami menunggu dan konfirmasi karena kita tidak berani mengandai-andai dan arahnya kemana, polisi masih melakukan penyelidikan,” ujarnya.

Sehingga, lanjut dr Djalu, pihaknya masih sebatas mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan dan melaporkan ke atasan. Dalam hal ini, Direktur RSUD Prof Dr Soekandar, untuk selanjutnya melaporkan ke Pemkab Mojokerto serta menyerahkan ke pihak kepolisian.

“Kami tidak berani apa-apa, sebatas kemampuan RS. Kami harus konfirmasi dan laporkan, Direktur dalam hal ini Plt Kepala Dinkes dan ke atasan kami yakni Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini BKPP, proses berikutnya kami serahkan pada pihak kepolisian,” tegasnya. [tin/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar